Terjadi ketegangan etnis, agama, atau ideologi dapat dimanfaatkan oleh aktor tertentu untuk melemahkan demokrasi melalui retorika populis atau kebijakan diskriminatif. Ketika masyarakat pasif atau tidak peduli terhadap politik, para penyeleweng demokrasi memiliki ruang lebih besar untuk menyalahgunakan kekuasaan. Saat media dikuasai atau dibungkam, rakyat kehilangan akses informasi yang akurat, sehingga manipulasi terhadap sistem demokrasi lebih mudah dilakukan.
Ketika pemimpin dengan retorika populis sering kali menjanjikan solusi instan, tetapi melemahkan institusi demokrasi dengan memusatkan kekuasaan. Ketika hukum tidak lagi independen dan digunakan untuk menyingkirkan oposisi atau melindungi kekuasaan.
Bagaimana cara mencegahnya?
Mencegah kelompok-kelompok yang berpotensi penyelewengkan demokrasi memerlukan pendekatan sistematis yang melibatkan pemerintah, masyarakat, media, dan institusi hukum. Beberapa langkah-langkah efektif untuk menghadapi ancaman para penyeleweng demokrasi tersebut, antara lain; Pertama, memastikan semua proses pengambilan keputusan di pemerintahan transparan, dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat.
Lembaga hukum harus independen dari pengaruh politik dan mampu menindak pelanggaran hukum, seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Penyelenggaraan pemilu harus transparan, bebas, dan adil dengan pengawasan yang kuat untuk mencegah kecurangan. Kedua, program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pentingnya partisipasi politik.
Halaman Berita ini : 1 2 3 4 Baca Halaman Selanjutnya
Editor : Redaksi Sulawesi Selatan