Kunjungan Munafri ke Magelang Agendakan Koordinasi SKPD

 

Magelang, DNID.co.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, akan langsung menjalankan agenda kerja setibanya di Makassar usai mengikuti retret selama delapan hari di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Agenda pertama yang dijadwalkan adalah kunjungan ke pasar untuk memantau harga kebutuhan pokok. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi fluktuasi harga barang di tengah masyarakat.

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan jelang hari besar keagamaan. Kunjungan itu diagendakan akan dilakukan bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

“Besok (Sabtu) kunjungan pasar, cek harga, bagaimana fluktuasi harga-harganya,” ujar Munafri yang ditemui saat meninggalkan lokasi penutupan orientasi kepala daerah di Borobudur Golf, Jumat (28/2/2025).

Setelah kunjungan pasar, Munafri juga berencana bertemu dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pertemuan tersebut akan menjadi momen koordinasi bersama perangkat daerah sejak Munafri dilantik oleh Prabowo Subianto di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.

Diketahui, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menuntaskan orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah selama delapan hari di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Munafri berangkat ke Magelang pada 21 Februari 2025, tepat sehari setelah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada 20 Februari 2025.

Orientasi itu menghadirkan berbagai narasumber yang memberikan materi strategis tentang tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Munafri menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang pro rakyat.

Salah satu hal yang menurut Munafri penting dibawa pulang adalah materi tentang kebijakan nasional yang harus diterjemahkan secara efektif di tingkat daerah. Dia menyebut, masih banyak kebijakan pusat yang belum tersampaikan dengan baik di daerah.

“Banyak yang bisa kita bawa pulang. Paling pertama adalah materi-materi terhadap kebijakan nasional yang mungkin belum ter-deliver dengan baik. Ini yang kita diingatkan dari pemerintah pusat supaya yang menjadi kebijakan pusat ini bisa landing dengan baik di daerah,” jelasnya.(*)

Simpan sebagai Kenangan

Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.

Simpan Gambar:

Sabtu, 1 Maret 2025

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Editor: Abdi M Said

Sumber Berita: redaksi sulsel

Menghubungkan ke server...
Simpan Gambar:

Berita Terkait

Ditbinmas Polda Sulsel Dorong Kolaborasi Polri dan Masyarakat Ciptakan Kamtibmas Kondusif di Pangkep
Adinda Putri Nabiilah Resmi Jadi Advokat, Siap Dampingi Masyarakat dan Insan Pers Babel
Total Harta 3 Legislator Gowa yang Bertemu Bupati Husniah Capai Rp11,27 Miliar, Ini Rinciannya
Supervisi Divisi Humas Polri di Polda Babel Perkuat Kehumasan Satwil dan Relasi Publik
Kapolres Bangka Barat Perintahkan Polsek Jebus Perkuat Pencegahan Karhutla
Kunjungan Kapolres Memperkuat Komunikasi Sekaligus Menunjukkan Perhatian Terhadap Personel Yang Sakit
Kas Pemkab Bone Bermasalah, Rp2,6 Miliar SP2D-LS Diduga Mengalir Lewat Rekening Bendahara
46 Anggota DPRD Makassar Terseret Lebih Bayar Tunjangan Rp1,4 M, Rp339 Juta Belum Dikembalikan
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 06:54 WITA

Ditbinmas Polda Sulsel Dorong Kolaborasi Polri dan Masyarakat Ciptakan Kamtibmas Kondusif di Pangkep

Kamis, 17 September 2026 - 22:44 WITA

Adinda Putri Nabiilah Resmi Jadi Advokat, Siap Dampingi Masyarakat dan Insan Pers Babel

Kamis, 17 September 2026 - 19:55 WITA

Supervisi Divisi Humas Polri di Polda Babel Perkuat Kehumasan Satwil dan Relasi Publik

Kamis, 17 September 2026 - 19:32 WITA

Kapolres Bangka Barat Perintahkan Polsek Jebus Perkuat Pencegahan Karhutla

Kamis, 17 September 2026 - 19:23 WITA

Kunjungan Kapolres Memperkuat Komunikasi Sekaligus Menunjukkan Perhatian Terhadap Personel Yang Sakit

Kamis, 17 September 2026 - 19:22 WITA

Kas Pemkab Bone Bermasalah, Rp2,6 Miliar SP2D-LS Diduga Mengalir Lewat Rekening Bendahara

Kamis, 17 September 2026 - 18:50 WITA

46 Anggota DPRD Makassar Terseret Lebih Bayar Tunjangan Rp1,4 M, Rp339 Juta Belum Dikembalikan

Kamis, 17 September 2026 - 15:54 WITA

Sembilan Jurnalis Kepri Bergabung dengan DPP PJS, Kompetensi dan Advokasi Jadi Fokus

Berita Terbaru

Kriminal Hukum

Personel Polrestabes Makassar Amankan Pemuda Bawa Busur Saat Tawuran

Kamis, 17 Sep 2026 - 23:06 WITA