Walikota Makassar Ultimatum OPD Soal PAD dan Serapan Anggaran

Redaksi Sulawesi Selatan

Rabu, 13 Agustus 2025

URL berhasil dicopy

Dnid.co.id, Makassar – Walikota Makassar memberikan ultimatum kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga para camat terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan anggaran.

Pernyataan itu disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8/2025).

Dalam arahanya, Munafri menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita melakukan monitoring dan evaluasi bukan hanya soal anggaran, tetapi juga hasil dan dampaknya,” ujar Appi.

Ia menyebut, monitoring dan evaluasi (monev) memiliki tiga prinsip dasar yang harus dijalankan, fokus pada hasil (outcome) dan dampak, bukan sekadar input anggaran atau pencapaian fisik semata.

“Semua proses ini harus sesuai timeline yang kita tetapkan. Hasil evaluasi juga akan diketahui Ibu Aliyah yang saat ini sedang menghadiri kegiatan internasional di Malaysia,” jelasnya.

Munafri mengungkapkan, selama enam bulan pertama masa kepemimpinannya, ia sengaja memberi waktu untuk membangun chemistry dengan jajaran pemerintah kota tanpa langsung melakukan intervensi.

Hal ini untuk memberi kesempatan setiap SKPD menunjukkan kinerja dan perbandingan terhadap target yang diharapkan. Apalagi sudah masuk enam bukan masa tugas sejak dilantik 20 Februari lalu.

“Setelah ini, saya akan head to head dengan bapak-ibu semua untuk mengontrol progres, tidak hanya dalam serapan anggaran tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM),” tururnya.

“Dari awal saya sampaikan, SDM adalah hal yang sangat penting dalam sebuah sistem organisasi, dan ini akan kita kontrol dengan baik,” tambah dia.

Ia menambahkan, peran para asisten wali kota akan diperkuat untuk melakukan monitoring setiap kegiatan SKPD, disertai pembagian tenaga ahli yang bertugas membantu efektivitas kerja.

Dalam evaluasi enam bulannya, Munafri mengaku melihat beragam gaya kepemimpinan di tiap SKPD. Ia menekankan perlunya strong leadership di setiap wilayah, pola komunikasi yang solid, dan fokus pada pencapaian kinerja.

Interaksi yang dibangun harus berdampak. Setiap program harus jelas manfaatnya. Cara pandang terhadap dinas harus fokus pada peningkatan kinerja.

“Saya yakin bapak-ibu di posisi ini sudah melewati banyak tahapan, tapi yang terpenting adalah dampak nyata dari apa yang kita lakukan,” tegas politisi Golkar itu.

Munafri menegaskan, pesan ini bukan sekadar imbauan, melainkan ultimatum untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja maksimal demi capaian target PAD dan penyerapan anggaran sesuai rencana.

Kedua, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang APBD Kota Makassar Tahun 2025.

Ketiga, Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2024 tentang APBD Kota Makassar Tahun 2025.

Ia menegaskan, tujuan rapat monitoring dan evaluasi penyusunan laporan berkala tahun 2025 ini adalah untuk memperoleh data capaian kinerja dan keuangan dari setiap perangkat daerah, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

“Dari hasil ini, kita bisa melihat capaian kinerja sekaligus hambatan yang ada, sehingga perencanaan pembangunan ke depan bisa lebih tepat dan efektif,” tutupnya.