DNID.CO.ID–Jeneponto– Gerakan Rakyat Turatea (GRT) kembali menegaskan desakannya kepada DPW PKB Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka menunggu komitmen yang disampaikan pengurus partai saat aksi unjuk rasa yang berlangsung di Hotel Aryaduta Makassar, bertepatan dengan Musyawarah Wilayah (Musywil) DPW PKB Sulsel, Senin–Selasa (8–9/12/2025).

Perwakilan GRT, Rahmat Hidayat, SH., mengatakan pihaknya menagih janji yang sempat dilontarkan langsung oleh Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal, saat menemui massa pengunjuk rasa.

"Kami menagih janji DPW PKB Sulsel sebagaimana yang diucapkannya saat aksi di Aryaduta kemarin. Sekretaris DPW PKB Pak Haekal telah berjanji akan menuntaskan kasus ini dalam waktu seminggu dan akan memberikan rekomendasi untuk dilakukan Tes DNA kepada Basir dan Sri," ujar Rahmat saat dikonfirmasi, Jumat (12/12/2025).

Ia menegaskan, tuntutan yang mereka suarakan bukan sekadar aksi reaktif, melainkan bagian dari upaya menjaga kehormatan lembaga legislatif.

"Marwah DPRD Jeneponto dan Takalar dipertaruhkan dalam kasus ini. Nilai etika dan moral harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tegas Rahmat.

Aksi di Tengah Musywil PKB Sulsel
Sebelumnya, massa GRT melakukan aksi demonstrasi di depan Hotel Aryaduta Makassar, lokasi pelaksanaan Musywil DPW PKB Sulsel. Mereka datang menggunakan mobil bak terbuka, pengeras suara, dan sejumlah spanduk tuntutan. Situasi sempat memanas ketika massa membakar ban bekas dan mencoba menerobos masuk ke area hotel.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan skandal perselingkuhan yang menyeret Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Muhammad Basir, dengan legislator Takalar, Sri Reski Ulandari. Keduanya merupakan anggota Fraksi PKB.

Jenderal Lapangan aksi, Rahmat Hidayat, menyebut dugaan tersebut bukan isapan jempol.

"Dugaan skandal perselingkuhan ini bukan isu tanpa dasar. Ada pengakuan langsung dari pihak yang bersangkutan, serta keterangan dari mantan suami yang merasa dirugikan," ujarnya.

Menurut Rahmat, peristiwa itu terjadi saat Sri Reski Ulandari masih berstatus istri sah Herman, seorang pebisnis. Ia mengatakan, Herman menemukan istrinya dalam kondisi hamil sepulang dari perjalanan bisnis.

"Yang bersangkutan sendiri mengakui telah menikah siri dan hamil. Ini disampaikan langsung kepada suaminya. Jadi ini bukan sekadar fitnah atau isu liar," tegasnya.

Desakan: Pecat dan Cabut Status Kader
Dalam tuntutannya, massa GRT meminta DPW PKB Sulsel segera berkoordinasi dengan DPC PKB Jeneponto. Mereka mendesak agar Muhammad Basir dicopot dan dinonaktifkan dari jabatan legislatif serta diberhentikan sebagai kader partai.

Tak hanya kepada partai, massa juga meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto dan Takalar segera menggelar sidang kode etik.

"Kami juga menuntut agar yang bersangkutan berani membuktikan kebenaran dengan melakukan tes DNA. Ini penting untuk menjawab keresahan publik," ujar Rahmat.

Ia mengungkapkan bahwa laporan terkait kasus ini telah masuk ke BK DPRD sekitar sepekan sebelum aksi. Namun belum ada tindak lanjut yang jelas.

"Kalau tidak ada langkah tegas dari partai dan DPRD, kami pastikan akan kembali melakukan aksi lanjutan," tandasnya.

Saat aksi berlangsung, Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal, turun langsung menemui massa. Ia menyebut aduan telah diterima secara resmi dan saat ini tengah dalam proses penelaahan internal partai.

"Kami telah menerima tuntutan teman-teman. Sebelumnya juga sudah ada surat aduan resmi yang masuk ke DPW PKB Sulsel," ucap Haekal.

Ia menegaskan bahwa partai membutuhkan bukti kuat sebelum mengambil keputusan tegas.

"Karena ini sifatnya tuduhan kepada seseorang, kami tentu membutuhkan bukti yang kuat agar bisa meyakinkan mekanisme pengambilan keputusan di partai," jelasnya.

Haekal mengatakan akan membuka ruang komunikasi intensif untuk memudahkan proses verifikasi.

"Saya berharap ada perwakilan dari pengunjuk rasa yang intens berkomunikasi dengan kami. Jika ada bukti, maka partai akan mengambil keputusan. Tidak usah ragu," tegasnya.

Terkait desakan tes DNA, Haekal mengaku hal tersebut dapat saja menjadi bagian dari proses klarifikasi.

"Itu salah satunya (tes DNA). Kalau buktinya kuat, maka akan kita proses sesuai mekanisme di PKB," katanya.

Sebelum massa membubarkan diri, Haekal memastikan bahwa proses penyelesaian dalam internal partai tidak akan dibiarkan berlarut.

"Tenang, silakan tagih. Seminggu sudah ada jawaban atas apa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa," tutupnya.

Kini, GRT dan publik di Sulawesi Selatan menunggu sikap tegas PKB untuk menegakan nilai moral dan etik di Pulau Selebes. Jika DPW PKB Sulsel bersikap tegas dan serius berniat menjaga nilai moral dan etik, tentu langkah pencopotan atau penonaktifan status Kader kepada Muhammad Basir dan Sri Reski Ulandari merupakan langkah nyata sebagai upaya pemulihan marwah institusi DPRD dan menjaga nama baik partai PKB.