BELITUNG TIMUR, DNID.co.id – Aksi demonstrasi di wilayah operasional PT TIMAH Tbk di Kabupaten Belitung Timur menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk segera membuka kembali ruang komunikasi. Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Belitung Timur, Irwansyah, mendorong PT TIMAH, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan penambang rakyat duduk bersama mencari solusi atas keresahan yang berkembang, terutama terkait harga, mekanisme pembelian, serta keterbatasan penyerapan bijih timah masyarakat.
Menurut Irwansyah, persoalan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Keresahan telah berlangsung cukup lama dan berpotensi semakin melebar apabila tidak direspons melalui komunikasi terbuka serta kebijakan yang memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Kami berharap PT TIMAH comeback again ke wilayah karena masyarakat rata-rata hidup dari tambang. Kami tetap berprasangka baik dan berharap PT TIMAH kembali hadir bersama masyarakat,” kata Irwansyah.
Ia menilai keberadaan PT TIMAH memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Belitung Timur. Selain aktivitas pertambangan, perusahaan disebut pernah memberikan dukungan terhadap berbagai fasilitas yang manfaatnya dirasakan masyarakat, mulai dari jalan, rumah sakit, sekolah hingga pembangkit listrik.
Karena itu, Irwansyah meminta perusahaan memperkuat kembali kehadirannya di tengah masyarakat, khususnya ketika sektor pertambangan masih menjadi salah satu tumpuan ekonomi warga.
Menurut dia, komunikasi tidak boleh baru dibangun ketika konflik atau demonstrasi terjadi. Manajemen perusahaan dinilai perlu secara berkala memberikan penjelasan mengenai regulasi, kebijakan pembelian, kapasitas penyerapan, serta perkembangan aktivitas pertambangan.
“Transparansi dan keterbukaan sangat penting. Kami juga mengimbau agar jajaran PT TIMAH di wilayah dapat melakukan pertemuan dengan aktivis dan kelompok masyarakat. Dalam jangka pendek, LSM dan ormas perlu dirangkul karena ini bagian dari kultur masyarakat Belitung Timur,” ujarnya.
Di sisi lain, Irwansyah menyoroti persoalan akses pembelian bijih timah. Menurutnya, antrean dan terbatasnya kemampuan penyerapan berpotensi menciptakan persoalan baru apabila tidak segera dievaluasi.
Ia mengusulkan optimalisasi kapasitas titik pembelian atau meja goyang sepanjang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengurai antrean sekaligus memberikan kepastian pembayaran bagi penambang rakyat yang memenuhi persyaratan.
“Skema jangka pendek ini penting. Kondisinya sudah beralih dari persoalan harga ke persoalan pembelian yang harus segera ditindaklanjuti. Kalau memang memungkinkan dan sesuai aturan, kapasitas pembelian perlu dioptimalkan agar antrean dapat terurai dan masyarakat mendapat kepastian pembayaran,” katanya.
Irwansyah juga mengingatkan bahwa terbatasnya saluran pembelian resmi perlu menjadi perhatian serius dari sisi pengawasan. Menurut dia, ketika akses resmi tidak memadai, terdapat risiko munculnya transaksi melalui jalur tidak resmi hingga praktik penyelundupan.
Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum bersama perusahaan didorong memperkuat pengawasan sekaligus memastikan masyarakat memiliki mekanisme legal yang dapat diakses.
“Kita tidak ingin menyalahkan PT TIMAH. Justru yang kami harapkan adalah bagaimana perusahaan bisa kembali hadir dan membuka ruang bagi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh aktivitas pertambangan masyarakat tetap harus berjalan dalam koridor hukum dan wilayah yang diperbolehkan. Penataan dinilai menjadi kunci agar kepentingan ekonomi masyarakat tidak berbenturan dengan aspek hukum, lingkungan, maupun ketertiban daerah.
“Yang kita inginkan, siapa pun yang punya kewenangan mari bersatu padu, baik PT TIMAH, pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum,” katanya.
Menurut Irwansyah, momentum pascademonstrasi seharusnya tidak berhenti pada penyelesaian situasi sesaat. Justru, kondisi tersebut harus menjadi titik balik untuk membangun pola komunikasi yang lebih terbuka, terukur, dan berkelanjutan.
“Harapannya semua pihak tidak bergerak sendiri-sendiri. PT TIMAH, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat harus berada dalam satu koordinasi sehingga langkah yang diambil bisa benar-benar terarah,” ujarnya.
Ia berharap PT TIMAH bersama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur segera menghadirkan langkah konkret yang mampu meredam keresahan, memberikan kepastian bagi masyarakat, serta memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan.
“Yang paling penting sekarang menjaga kondusivitas. Jangan sampai bara di masyarakat terus membesar. Mari membuka diri, bersinergi dengan semua pihak dan mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Kamis, 20 Agustus 2026
