MAKASSAR, DNID.co.id – Status tersangka yang disandang Aipda AM dalam perkara dugaan pemberian keterangan palsu terkait laporan kehilangan dokumen Akta Jual Beli (AJB) tanah, tidak membuatnya kehilangan jabatan sebagai Kanit Provos di salah satu Polsek di wilayah hukum Polresta Gowa, Sulawesi Selatan.

Kondisi tersebut menuai sorotan dari Ida Hamidah, SH., selaku kuasa hukum Hj. Herlina. Ia mempertanyakan ketegasan pimpinan kepolisian, lantaran seorang anggota yang telah berstatus tersangka masih dipercaya menduduki jabatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan disiplin internal anggota Polri.

Ida bahkan menilai terdapat disparitas dalam penegakan hukum di lingkungan kepolisian. Ia membandingkan perlakuan terhadap masyarakat sipil dengan anggota Polri yang sedang berhadapan dengan proses hukum.

“Saya sangat apresiasi tagline Kapolri yang baru, yakni 'Polri Bersama Masyarakat', tapi faktanya ada oknum anggota Polri yang bertugas di Polresta Gowa, masih menjabat sebagai Kanit Provos di salah satu Polsek berinisial Aipda AM walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka 1 tahun lebih,” terang Ida Hamidah di depan awak media.

Ia kemudian mempertanyakan mengapa anggota Polri yang telah berstatus tersangka seolah mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan masyarakat sipil.

“Saya sebagai penasehat hukum menilai telah terjadi disparitas dalam penegakkan hukum di Polda Sulsel, yang mana jika warga sipil yang berhadapan hukum dan telah 2 kali dipanggil secara patut dan sah, maka ada langkah upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, kok ini oknum polisi kayak di spesialkan, apa karena ini anggota Polri jadi ada perlakuan istimewa?,” tambah Ida.

Menurutnya, persoalan tersebut semakin janggal karena Aipda AM disebut sempat dipindahkan ke salah satu Polsek di Kabupaten Gowa dan kembali diberikan jabatan strategis sebagai Kanit Provos.

"Keanehan lain bagi saya, dia sudah tersangka dipindahkan ke salah satu Polsek di Gowa, diberikan lagi jabatan sebagai Kanit Provost, kok jabatan strategis masih diberikan kepada oknum polisi yang sudah ditetapkan tersangka?," tanya Ida heran.

Pernyataan itu disampaikan Ida saat ditemui awak media di Cafe Center Point, Makassar, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, persoalan tersebut semestinya menjadi perhatian serius pimpinan Polri. Sebab, jabatan Kanit Provos memiliki tanggung jawab dalam pengawasan kedisiplinan dan perilaku anggota kepolisian.

Ida pun meminta Kapolda Sulawesi Selatan turun tangan mengevaluasi jabatan Aipda AM sekaligus memastikan perkara yang menjeratnya dituntaskan sesuai ketentuan hukum.

“Harapan kami sebagai PH korban kepada Kapolda Sulsel, untuk segera memproses dan menuntaskan kasus ini, termasuk mencopot oknum Kanit tersebut dari jabatannya,” pungkas Ida Hamidah.

Diketahui, perkara tersebut dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor LP: LP/B/556/VI/2023/SPKT/Polda Sulawesi Selatan, tertanggal 23 Juni 2023.

Aipda AM disebut telah ditetapkan sebagai tersangka pada 31 Juli 2025 atas dugaan membuat laporan kehilangan dokumen AJB tanah yang sebelumnya menjadi jaminan utang kepada klien Ida Hamidah.

Terpisah, Kanit 1 Subdit 1 Ditkrimum Polda Sulsel, AKP Gunawan Aming, mengatakan akan melakukan pengecekan kepada penyidik yang menangani perkara tersebut untuk mengetahui perkembangan dan kendala penanganannya.

“Nanti kami akan cek kasusnya ke penyidik yang menangani perkara ini, terkait apa kendala dan lainnya, karena ini kasus lama dan saya baru 2 bulan menjabat,” ucapnya.

Sementara itu, dilansir dari detikzone.id, Kabag Ops Polres Gowa membenarkan bahwa Aipda AM hingga kini masih menjabat sebagai Kanit Provos di Polsek Tombolo Pao.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi dari Polresta Gowa mengenai pertimbangan pemberian maupun keberlanjutan jabatan Aipda AM di tengah status tersangka yang disandangnya.

Redaksi DNID.co.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Aipda AM, Polresta Gowa, serta Polda Sulawesi Selatan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan profesionalitas pemberitaan.