
Peristiwa | Senin, 14 September 2026 - 17:41 WITA
harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Karo, Enda Mia Kaban, juga mempertanyakan dugaan keterlibatan atau intervensi Pemkab Karo dalam mekanisme pengelolaan CSR. Sorotan tersebut mencakup penerbitan Surat Nomor 050/1779/Balitbang/2025 serta pembentukan dan pengukuhan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Ekonomi Bisnis | Minggu, 5 Juli 2026 - 13:14 WITA
Padang Pariaman, DNID Sumbar – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus menunjukkan komitmennya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi

Serba-Serbi | Kamis, 7 Mei 2026 - 21:13 WITA
Tanah Karo DNID.co.id – Polemik penentuan sekolah penerima dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan di Kabupaten Karo kian memprihatinkan. Alih-alih memberikan kejelasan, sejumlah

Sosial Politik | Sabtu, 18 April 2026 - 04:17 WITA
Jakarta, DNID Sumbar – Komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan terus ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), didampingi Kepala BPKD