Pemkab Bone resmi setor LKPD 2025 ke BPK Sulsel, langkah awal audit 60 hari yang menentukan tercapai atau tidaknya opini terbaik
Makassar, DNID.co.id — Pemerintah Kabupaten Bone resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Senin (30/3/2026).
Penyerahan ini menjadi titik awal audit yang akan menentukan kualitas pengelolaan keuangan daerah selama setahun terakhir.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, hadir langsung menyerahkan dokumen LKPD unaudited tersebut di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar.
Andi Akmal Pasluddin didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Bone, Andi Tenriawaru.
Penyerahan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dan diterima langsung oleh Kepala BPK Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu.
“Setelah dokumen diterima, kami akan melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari,” tegas Winner Franky dalam sambutannya.
Dia menekankan, opini yang akan diberikan BPK merupakan penilaian profesional atas kewajaran laporan keuangan, yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi, kecukupan pengungkapan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
“Opini ini menjadi indikator penting kualitas tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat tata kelola yang transparan serta akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” ujarnya.
Wabup juga berharap proses audit berjalan lancar dan menghasilkan opini terbaik dari BPK.
Penyerahan LKPD ini diikuti seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan sebagai kewajiban konstitusional sebelum dilakukan audit resmi oleh BPK.
Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar evaluasi sekaligus tolok ukur kinerja pengelolaan keuangan masing-masing daerah.
Senin, 30 Maret 2026
