Aktivis Soroti Keterlibatan TNI–Polri dalam Program MBG, Dinilai Melenceng dari Tugas Utama
Makassar, DNID.co.id – Aktivis sekaligus Pemerhati Hak Sipil di Sulawesi Selatan (Sulsel), Rachmat Hidayat, menyoroti keterlibatan TNI dan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kedua institusi tersebut perlu menegaskan batasan peran masing-masing serta memperkuat kelembagaan teknokrat dan akuntabilitas sipil.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa tujuan utama program MBG–yakni peningkatan kualitas gizi nasional–tidak terdistorsi oleh konflik kepentingan struktural maupun pendekatan yang tidak sejalan dengan prinsip pelayanan publik.
Aktivis sekaligus Pemerhati Hak Sipil, Rahmat Hidayat. (dok.ist)
Rachmat menegaskan dalam konteks negara demokratis, evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan TNI dan Polri dalam layanan sosial menjadi krusial. Hal ini diperlukan guna menjaga keseimbangan antara efektivitas program dan supremasi sipil dalam sistem pemerintahan.
“Program MBG merupakan program prioritas untuk anak-anak dan ibu hamil. TNI dan Polri seharusnya lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu pertahanan negara serta pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas),” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai bahwa dalam praktiknya, kedua institusi tersebut justru terlihat lebih aktif dalam mengurusi program MBG dibandingkan menjalankan tugas utamanya.
“Kegiatan mulai dari pemantauan hingga pembukaan dapur banyak melibatkan TNI dan Polri, bahkan di tengah efisiensi anggaran. Ini menimbulkan kesan bahwa kedua institusi menjadi terlalu dominan,” lanjutnya.
Berdasarkan data yang ia sebutkan, TNI dan Polri terlibat dalam pengelolaan banyak dapur MBG, bahkan hingga mencapai ribuan unit. Hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai motif di balik keterlibatan yang dinilai berlebihan tersebut.
Rachmat juga menyinggung sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG, seperti dapur yang belum memenuhi standar, hingga kasus makanan yang tidak layak konsumsi dan dugaan keracunan pada anak sekolah.
“Jika persoalan-persoalan ini terus terjadi, maka perlu dipertanyakan apakah program ini benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat atau justru mengarah pada kepentingan tertentu,” tegasnya.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
EDISI SPESIAL
Daily News Indonesia
Berita Harian Indonesia
WWW.DNID.CO.ID
Aktivis Soroti Keterlibatan TNI–Polri dalam Program MBG, Dinilai Melenceng dari Tugas Utama
MINGGU, 12 APRIL 2026
Makassar, DNID.co.id – Aktivis sekaligus Pemerhati Hak Sipil di Sulawesi Selatan (Sulsel), Rachmat Hidayat, menyoroti keterlibatan TNI dan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kedua institusi tersebut perlu menegaskan batasan peran masing-masing serta memperkuat kelembagaan teknokrat dan akuntabilitas sipil.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa tujuan utama program MBG–yakni peningkatan kualitas gizi nasional–tidak terdistorsi oleh konflik kepentingan struktural maupun pendekatan yang tidak sejalan dengan prinsip pelayanan publik.
Rachmat menegaskan dalam konteks negara demokratis, evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan TNI dan Polri dalam layanan sosial menjadi krusial. Hal ini diperlukan guna menjaga keseimbangan antara efektivitas program dan supremasi sipil dalam sistem pemerintahan.
“Program MBG merupakan program prioritas untuk anak-anak dan ibu hamil. TNI dan Polri seharusnya lebih fokus pada tugas utama mereka, yaitu pertahanan negara serta pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas),” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai bahwa dalam praktiknya, kedua institusi tersebut justru terlihat lebih aktif dalam mengurusi program MBG dibandingkan menjalankan tugas utamanya.
“Kegiatan mulai dari pemantauan hingga pembukaan dapur banyak melibatkan TNI dan Polri, bahkan di tengah efisiensi anggaran. Ini menimbulkan kesan bahwa kedua institusi menjadi terlalu dominan,” lanjutnya.
Berdasarkan data yang ia sebutkan, TNI dan Polri terlibat dalam pengelolaan banyak dapur MBG, bahkan hingga mencapai ribuan unit. Hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai motif di balik keterlibatan yang dinilai berlebihan tersebut.
Rachmat juga menyinggung sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG, seperti dapur yang belum memenuhi standar, hingga kasus makanan yang tidak layak konsumsi dan dugaan keracunan pada anak sekolah.
“Jika persoalan-persoalan ini terus terjadi, maka perlu dipertanyakan apakah program ini benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat atau justru mengarah pada kepentingan tertentu,” tegasnya.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.