Maros, DNID.co.id – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros untuk tahun anggaran 2025 mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualaian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI.

Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan bahwa keberhasilan yang diraih tak lepas dari kerja sama seluruh jajaran dalam menjaga dan mengelola keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Keberhasilan ini berkat kerja sama seluruh jajaran. Capaian ini akan menjadi motivasi bagi kami pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan,” ujarnya, usai menerima langsung laporan hasil pemeriksaan dan piagam opini WTP di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan di Kota Makassar, pada selasa kemarin (2/6/2026).

Lanjut, Chaidir Syam menjelaskan bahwa opini WTP yang diraih bukanlah sekedar penghargaan, melainkan bentuk tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

"WTP yang diraih ini merupakan yang ke-14 kalinya secara berturut-turut. Dengan torehan ini kami berharap pengelolaan keuangan daerah bisa semakin baik,” sebutnya.

Terlepas keberhasilan mempertahankan WTP, Chaidir Syam mengakui masih terdapat sejumlah catatan dari BPK yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya terkait belanja honorarium aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Diakuinya bahwa evaluasi dari BPK menjadi elemen penting dalam memperkuat tata kelola administrasi keuangan agar lebih tertib, efektif,dan sesuai regulasi

Sementara itu, Ketua DPRD Maros Muh Gemilang Pagessa mengatakan pihaknya akan mempelajari seluruh temuan dan rekomendasi BPK.

“DPRD memiliki fungsi pengawasan sehingga hasil pemeriksaan tersebut akan dibahas bersama pemerintah daerah,” ujar Gio, sapaan akrab Muh. Gemilang Pagessa.

Menerima LKPD 2025 dan Piagam Opini WTP, Bupati Maros Chaidir Syam turut didampingi Wakil Bupati Muetazim Mansyur, Ketua DPRD Maros Muh. Gemilang Pagessa dan sejumlah pejabat OTP Lingkup Pemkab Maros. ​