Andi Akmal menemui tiga anggota DPR RI dari Komisi IV dan Komisi V untuk mengomunikasikan kebutuhan pembangunan Bone serta mengawal usulan program melalui mekanisme aspirasi dan kementerian. 

Jakarta, DNID.co.id – Pemerintah Kabupaten Bone tidak ingin hanya menunggu kucuran program pusat. Strategi jemput bola dilakukan Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, (AAP), dengan menggelar pertemuan maraton bersama sejumlah anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Langkah tersebut diambil untuk mengawal dan memastikan sejumlah usulan program prioritas Kabupaten Bone masuk dalam skema program aspirasi DPR RI dan program kementerian.

Dalam roadshow tersebut, Wabup AAP menemui tiga anggota DPR RI yang mitra strategis pembangunan daerah. Mereka adalah Riyono dari Komisi IV, Teguh Iswara Suardi dari Komisi V DPR RI Dapil Sulsel II, serta Drs. H. Hamid Noor Yasin, M.M. dari Komisi V.

Pertemuan difokuskan membahas kebutuhan mendesak Kabupaten Bone yang membutuhkan dukungan pembiayaan dari APBN melalui jalur aspirasi dewan.

"Kami datang untuk berkoordinasi dan berkonsultasi terkait program-program yang dibutuhkan masyarakat Bone. Kami ingin memastikan setiap peluang dukungan dari pemerintah pusat maupun melalui aspirasi anggota DPR RI dapat kita komunikasikan dengan baik," ujar Andi Akmal.

Menurut AAP, komunikasi tatap muka di Senayan penting agar usulan dari daerah tidak salah alamat dan pemerintah daerah paham dokumen apa yang harus disiapkan agar lolos verifikasi pusat.

"Prinsipnya kami jemput bola. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus kita komunikasikan dan kawal bersama, sehingga usulan pembangunan dari Bone bisa mendapat perhatian dan peluang dukungan dari pemerintah pusat," katanya.

Wabup menegaskan, lobi ke DPR RI ini bukan agenda seremonial.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sinergi. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu berkomunikasi dengan pemerintah pusat, DPR RI dan seluruh pihak terkait agar program yang dibutuhkan masyarakat dapat diperjuangkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Pemkab Bone, lanjut dia, akan terus mengawal secara administratif maupun substantif setiap usulan yang telah disampaikan agar benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.