Makassar,DNID.co.id – Pengacara Makassar Amiruddin Lili, SH., MH., menggelar diskusi dengan anggota DPR Kota Makassar H. Muhlis dari Partai Keadilan Sejahtera terkait rencana mengusulkan tradisi lotteng ayam Bangkok yang bebas unsur judi diakui sebagai warisan leluhur, hiburan, serta cabang olahraga masyarakat.

Amiruddin Lili menyampaikan keprihatinannya lantaran tradisi yang selama ini menjadi hobi sebagian masyarakat kerap langsung dikaitkan dengan perjudian sehingga mendapat pandangan negatif. Menurutnya, lotteng ayam Bangkok dapat menjadi hal yang bernilai positif apabila diatur secara rapi dan dipisahkan sepenuhnya dari praktik judi.

“Saya sangat prihatin karena hobi nenek leluhur kita justru sering dianggap sebagai kegiatan terlarang. Padahal apabila diatur dengan baik dan bebas judi, hal ini dapat menjadi wadah untuk menyatukan para penghobi ayam Bangkok di Makassar dan seluruh Indonesia,” ujar Amiruddin, Senin (2/11/2026).

Ia mengibaratkan tradisi tersebut layaknya olahraga tinju atau boxing yang memiliki aturan, proses latihan, serta pengaturan hukum sehingga dapat diakui secara resmi.

Sementara itu, H. Muhlis menyatakan siap mengkaji usulan tersebut dengan syarat adanya naskah akademik yang matang. “Siapkan konsep dan naskah akademiknya, lalu kami akan kaji, usulkan serta bawa ke forum rapat,” ujar H. Muhlis.

Anggota DPR itu juga menegaskan bahwa judi tetap dilarang oleh agama dan negara. Oleh karena itu, konsep perlombaan yang diajukan harus benar‑benar jauh dari nuansa judi.

“Apabila kemudian ada oknum yang melakukan judi saat perlombaan, hal itu menjadi tanggung jawab oknum tersebut dan bukan tanggung jawab panitia selama konsep perlombaan memang sudah disusun bebas judi,” jelasnya.

H. Muhlis menghimbau organisasi‑organisasi penggemar ayam Bangkok untuk bersatu dan menyatukan visi misi dalam mendukung usulan ini.

“Jangan bergerak sendiri‑sendiri, karena apabila terwujud manfaatnya akan dirasakan untuk semuanya,” imbaunya.

Amiruddin Lili menambahkan bahwa tahap selanjutnya adalah menyusun naskah akademik yang mengatur bentuk perlombaan, standar kejuaraan, serta mekanisme pengawasan guna memastikan kegiatan tersebut benar‑benar berfokus pada pelestarian tradisi dan bukan perjudian.

Perlu diperhatikan, usulan ini masih berada pada tahap diskusi awal dan belum menjadi kebijakan resmi DPR Kota Makassar maupun Pemerintah Kota Makassar. (*)