Jakarta, BeritaQ.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusung program “Desa Antikorupsi” menyusul masifnya korupsi dana desa. Langkah tersebut merupakan respons terhadap kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan adanya kenaikan signifikan pada korupsi dana desa.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan program tersebut bertujuan untuk mendorong pengelolaan dana desa yang transparan sehingga dapat menekan potensi korupsi.
“Program ini mendorong pengelolaan dana desa yang transparan, melibatkan publik, serta berdaya bagi masyarakatnya,” jelasnya, Rabu (20/5/2022), seperti dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hal ini salah satunya untuk menekan potensi korupsi pada pengelolaan dana desa,” sambungnya.
Menyambut Program KPK Tersebut, Aktivis dan Penggiat Media Sosial, Adi Supriadi MM atau yang lebih akrab disapa Coach Addie menanggapi antusias, dan berkoordinasi dengan rekan-rekan seluruh Indonesia untuk membentuk Komunitas SIDAK (Siber Investigasi Desa Anti Korupsi.
“Komunitas ini akan diisi oleh Aktivis, Jurnalis, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat yang Peduli terhadap Desa, Pembangunan Desa dan Tindak Penyelewengan Kekuasaan dan Anggaran Desa,” cetus Adi Supriadi kepada Media, Kamis Malam (5/5/2022)
Lebih lanjut, Coach Addie menjelaskan selain korupsi dana desa, Komunitas SIDAK akan menjadi bagian alat kontrol ASN juga Politisi yang melakukan Politik Uang di Desa-Desa, Menurut Adi, Akibat Politik Uang Demokrasi di Indonesia mengalami titik terendah, terpilihnya oligarki pemilik uang atau Politisi yang dikendalikan Pemodal sangat tinggi, sehingga yang terpilih adalah yang punya uang atau boneka Pemilik uang sehingga kualitas pemilu yang seharusnya menghasilkan Politisi yang memang layak terpilih karena integeritas dan idealisme membela kepentingan rakyat tidak terjadi.
“Laporan Korupsi Dana Desa sudah sangat banyak, tetapi tidak berakhir dengan adil, Koruptor tetap bebas sedangkan pelapor jadi tersangkat, bahkan di berbai daerah Aktivis dan Jurnalis seakan-akan sudah putus asa melihat fenomena pembiaran selama ini,” kata Pria yang juga Aktif menjadi Pembicara diberbagai webinar Softskill dan Life Skill di Indonesia ini.
Program utama SIDAK nantinya adalah Edukasi Masyarakat terhadap Anti Korupsi dan Anti Politik Uang di Desa
“Fokusnya Desa, Karena yang paling rawan adalah Desa, tingkat kebutuhan akan uang tinggi, sedangkan potensi menghasilkan uang rendah, potensi Korupsi Di Desa dan Politik Uang tentu sangat rentan di Desa,” tegas Adi Supriadi menambahkan.
Ketika ditanya apakah SIDAK nanti akan meningkat menjadi sebuah Ormas atau LSM, Adi Supriadi menyampaikan bahwa SIDAK sementara berbentuk Komunitas Kepedulian, kedepannya apakah akan berbadan Hukum Yayasan, LSM atau Ormas melihat Perkembangan Kepedulian Masyarakat dan tingkat index korupsi Di Desa dan Index Politik Uang di Desa
“Jika terus turun Index Korupsi di Desa dan Index Akvititas Politik Uang, maka tidak perlu ada lagi Komunitas ini, tetapi jika belum ada perubahan dan tingkat kepedulian masyarakat semakin tinggi maka Kita perlu menjadikannya berbadan hukum LSM atau Ormas, agar tertib,” tutup Adi Supriadi.
(Gid)
