DNID, SULAWESI SELATAN – Banjir yang melanda Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan baru-baru ini tidak hanya menimbulkan kerugian material. Dokumen penting milik warga seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran juga basah, rusak atau hilang akibat terendam dan hanyut terbawa arus banjir.
Ini secara otomatis, kita khususkan memberikan pelayanan untuk korban banjir, untuk membantu meringankan penderitaan warga korban banjir.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Luwu Utara siap melakukan layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi korban banjir dan segera laporkan ke pemerintah desa masing-masing. Dokumen warga yang rusak atau hilang akan diganti dan tidak dipungut biaya alias gratis.
Layanan adminduk itu, wilayah terdampak banjir dengan tujuan dapat membantu masyarakat yang kehilangan surat-surat dan dokumen administrasi kependudukan akibat banjir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini secara otomatis, kita akan memberikan pelayanan untuk korban banjir,” sebut Muh kasrum Patawari Kepala Dinas Dukcapil Luwu Utara pada media ini, Kamis 25 April 2024.
Kasrum putra Kajang Bulukumba ini mengatakan bahwa, sebelum menggelar layanan adminduk bagi korban banjir, pihaknya harus lebih dahulu melakukan survei ke wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Setelah itu, pelayanan baru akan dilangsungkan.
”Konsentrasi kita ke desa-desa yang terparah daerah banjir. Pola pelayanannya, laporan dari pemerintah desa setempat,” terangnya.
Menurut Kasrum, pelayanan adminduk bagi korban banjir ini biasanya baru digelar 11 hingga 14 hari pasca banjir. Sebab, saat ini masyarakat yang terdampak banjir masih berkonsentrasi membersihkan rumah dan harta mengurus harta benda mereka.
“Kalau sudah betul-betul kering pasca banjir warga tetap akan memeriksa dokumen- dokumen mereka. Karena kita mesti lihat dulu, karena nantinya masyarakat akan konsentrasi untuk pembersihan rumah dulu setelah air surut,” ungkapnya.
Namun sampai kini, pihaknya belum menerima laporan kehilangan surat-surat maupun dokumen kependudukan dari warga korban banjir. Maka dari itu, pihaknya menilai layanan Adminduk ke warga sementara ini masih belum bisa untuk dilakukan, tapi kalau sudah ada data atau laporan dari Kepala Desa itu langsung kita buatkan.
“Belum ada warga di daerah banjir yang melapor kehilangan. Apalagi banjir tahun ini parah tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Pewarta : Yustus
Editor : Redaksi Sulawesi Selatan
