Bulukumba,DNID.co.id – Aliansi Masyarakat Bersatu (Asatu) Kabupaten Bulukumba kembali turun aksi menyuarakan dan menunjukkan komitmennya dalam mengawal kebijakan pemerintah serta menjaga hak-hak masyarakat, di depan kantor bupati Bulukumba, jalan Jendral Sudirman, Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Dalam aksinya, mereka menyoroti sejumlah masalah krusial yang terjadi di Bulukumba, mulai dari dugaan korupsi dalam kegiatan swakelola DAK di Dinas Pendidikan, hingga maraknya mafia pupuk subsidi yang merugikan masyarakat petani.
Ketua Asatu Bulukumba , AM Try Wahyudi Nur mengatakan pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas mereka secara transparan dan bebas dari korupsi.Pentingnya pengawasan terhadap pengusaha swasta yang turut terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi di daerah ini.
Salah satu isu yang paling disoroti Asatu adalah sulitnya petani di Bulukumba mendapatkan pupuk subsidi. Para petani kerap kesulitan memperoleh pupuk pada musim tanam padi, dan meskipun mendapatkannya, harga yang ditawarkan seringkali jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp170.000 per sak. Kondisi ini memperparah beban petani dan menimbulkan kecurigaan adanya mafia pupuk subsidi yang beroperasi tanpa pengawasan ketat.
Ketua Asatu mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk segera membentuk Tim Satgas khusus guna menindaklanjuti dugaan keberadaan mafia pupuk subsidi dan memastikan terbentuknya agen pupuk subsidi di setiap desa.
Tak hanya soal pupuk, Asatu juga menyoroti dugaan korupsi dalam kegiatan swakelola DAK di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yang diikuti dengan adanya dugaan mengenai praktik jual beli buku di beberapa SD Negeri. Asatu menilai bahwa Kepala Dinas Pendidikan saat ini gagal menjalankan tugasnya dengan baik dan meminta Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk segera mencopot Kadis Pendidikan tersebut.
“Ketua Asatu AM Try Wahyudi Nur meminta agar Kadis Pendidikan Kabupaten Bulukumba segera dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal memimpin dinas pendidikan, terlebih dalam menangani berbagai dugaan kasus yang mencederai dunia pendidikan kita,” tegas pernyataan Asatu.
Pernyataan ini merupakan bentuk protes keras masyarakat terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bulukumba. Asatu berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menuntut agar pemerintah bertindak tegas untuk melindungi kepentingan rakyat.
“Tuntutan Asatu”
1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba segera membentuk Tim Satgas untuk menangani dugaan mafia pupuk subsidi dan memastikan terbentuknya agen pupuk subsidi di setiap desa.
2. Meminta Pemerintah Kabupaten Bulukumba segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan yang dianggap gagal memimpin dan menuntaskan berbagai dugaan korupsi di Dinas Pendidikan.
Asatu berharap dengan adanya tekanan ini, pemerintah dapat segera melakukan perbaikan dan memastikan kepentingan masyarakat, terutama petani dan dunia pendidikan, tidak terabaikan.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Jumat, 4 Oktober 2024
