Bone, DNID.CO.ID – Gelombang demonstrasi ribuan massa yang mengguncang Kabupaten Bone selama sepekan terakhir akhirnya berbuah hasil.

Pemerintah Kabupaten Bone resmi menunda kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sempat memicu penolakan besar-besaran dari masyarakat.

Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Bone, Andi Saharuddin, mewakili Bupati Andi Asman Sulaiman. Selasa (19/08/2025) Malam.

" Sesuai arahan dan perintah ditunda atas petunjuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta arahan pemerintah pusat. Untuk sementara, perhitungan PBB masih akan menggunakan NJOP lama. Bagi yang sudah membayar akan dilakukan penyesuaian,” tegasnya.

Langkah ini menjadi jawaban atas tekanan publik yang terus membesar sejak wacana kenaikan diberlakukan. Penolakan itu mencapai puncaknya Selasa malam, ketika ribuan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat umum memadati jalan protokol Bone.

Aksi demonstrasi yang berlangsung panas bahkan berujung ricuh, mencatatkan sejarah sebagai protes terbesar dan paling keras sepanjang berdirinya kabupaten ini.

Sejak awal, pemerintah beralasan kenaikan PBB-P2 dilakukan karena NJOP di Bone sudah 14 tahun tidak diperbarui. Bahkan, beberapa wilayah masih tercatat hanya Rp7.000 per meter persegi, jauh tertinggal dari harga pasar.

Kebijakan ini juga disebut sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar penerimaan daerah lebih proporsional dengan nilai tanah sebenarnya.

Namun, penjelasan itu tidak cukup meredam keresahan publik. Bagi masyarakat, lonjakan pajak hingga ratusan persen dianggap tidak manusiawi, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.

" Ini bukan soal angka semata, tapi soal keadilan. Rakyat jelas keberatan,” ujar Ahmad, salah satu peserta aksi.

Dengan keputusan penundaan ini, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) lama kembali diberlakukan. Masyarakat yang sudah telanjur membayar dengan tarif baru akan mendapat penyesuaian sesuai kebijakan teknis yang sedang disiapkan pemerintah.

Meski langkah mundur pemerintah disambut dengan lega, dinamika demonstrasi besar-besaran ini meninggalkan jejak mendalam bagi Bone.

Kota yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai saling menghormati kini menyaksikan sebuah babak baru. Rakyat berani bersatu dan bersuara lantang menolak kebijakan yang dinilai merugikan.

Sepanjang sejarah, baru kali ini Kabupaten Bone mengalami demonstrasi sebesar dan sedramatis ini dan hasilnya nyata. Pemerintah dipaksa menunda kebijakan yang sebelumnya dianggap sudah final.