Jeneponto,DNID,co.id - Isu dugaan skandal perselingkuhan dua oknum kader PKB mencuat di publik beberapa waktu terakhir ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jeneponto bukan suara terkait persoalan tersebut.

Ketua DPC PKB Jeneponto, H. Muhammad Sarif,saat ditemui di kediamannya oleh media ini, jumat malam (12/12/2025),tidak bisa banyak bicara terkait sanksi yang akan ditujukan ke oknum (MB) anggota partainya, lantaran bukan kewenangannya.

“Kita dari DPC Menerima laporan dari BK (Badan Kehormatan) DPRD Jeneponto, terkait hasil dari rekomendasi sidangnya baru diserahkan ke fraksi DPC, DPC ke DPW dan DPP”, ujar Karaeng Patta sapaannya,

Menurutnya, sebagai ketua DPC PKB tetap mengikuti mekanisme aturan main internal partai yang berlaku.

Kasus dugaan skandal asmara terlarang yang melibatkan dua oknum kader PKB ini terus bergulir, hingga berujung pada aksi demontrasi warga yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Turatea (GRT), senin (8/12/2025) lalu.

Dimana, saat itu sekertaris wilayah PKB Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Haekal menerima aspirasi massa aksi.

Dalam dialognya, Muhammad Haekal menjelaskan, DPW PKB Sulsel saat ini tengah memproses aduan tersebut,sesuai dengan mekanisme dan aturan internal partai.

Ia menegaskan, karena aduan tersebut masih bersifat dugaan dan tuduhan terhadap individu, maka partai membutuhkan alat bukti yang kuat sebelum mengambil keputusan.

“Tugas kami sementara memproses aduan ini sesuai mekanisme di partai. Karena ini sifatnya tuduhan kepada seseorang, kami tentu membutuhkan bukti yang kuat agar bisa meyakinkan mekanisme pengambilan keputusan di partai,” jelasnya. Senin (08/12/2025) lalu.