Pangkalpinang ,Dnid.Co.Id — Perjuangan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Bangka Utara ditegaskan tidak boleh berhenti pada tataran wacana dan simbolik semata. Tahun 2026 harus menjadi momentum akselerasi yang nyata dan terukur, dengan langkah konkret berupa pembentukan tiga kecamatan persiapan sebagai fondasi utama pemekaran wilayah. Minggu (28/12/2025).
Penegasan tersebut disampaikan tokoh masyarakat Belinyu sekaligus perintis Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan CDOB Bangka Utara (Forkoda PP CDOB Bangka Utara), *Dr Ahmad Nahwani ST MT* atau yang akrab disapa *Bang Iwan*, dalam silaturahmi akhir tahun bersama pengurus Forkoda Bangka Utara dan para pentolan Forum Unit Kinerja Sarjana Bangka Belitung (Fokus Babel).
Pertemuan yang digelar di *Tin Gallery Pangkalpinang, Jumat (26–27/12/2025)* itu dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya *Ir M Natsir (Guru Natsir)*, *Zamhari SE MM*, *Rikky Fermana S.IP*, *Rudi S Panjaitan ST*, dan *Ahmad Ichwanda SE*.
Meski berlangsung dalam suasana santai dan kekeluargaan, diskusi yang mengemuka sarat muatan strategis dan reflektif.
“Perjuangan pemekaran Bangka Utara tidak boleh stagnan. Kita harus keluar dari romantisme perjuangan. Tahun 2026 harus menjadi tahun percepatan, dan titik pijaknya adalah pembentukan tiga kecamatan persiapan,” tegas Bang Iwan.
Menurutnya, tanpa langkah administratif yang jelas dan konsisten, gagasan pemekaran hanya akan menjadi narasi berulang tanpa ujung.
Ia menilai, konsolidasi kekuatan sosial, akademik, dan politik harus diarahkan pada tujuan yang konkret agar Bangka Utara benar-benar siap secara kelembagaan dan wilayah.
Dalam forum tersebut, Bang Iwan juga menyinggung isu strategis lain yang tengah mengemuka, yakni rencana pembangunan *Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)* di *Pulau Kelasa* yang digarap *PT Thorcon Power Indonesia* dengan teknologi *Thorium Molten Salt Reactor (TMSR)*.
Teknologi ini dirancang modular, dibangun di galangan kapal, dan ditargetkan mulai beroperasi sekitar tahun *2030–2031*.
Ia menilai, pembangunan PLTN merupakan keniscayaan di tengah menipisnya sumber energi fosil dan meningkatnya kebutuhan listrik nasional.
Bagi Bangka Belitung, kehadiran PLTN berpotensi menjadi pengungkit kesejahteraan dan kemandirian energi daerah.
Namun demikian, Bang Iwan mengingatkan bahwa dukungan terhadap pembangunan PLTN harus dibarengi dengan keterbukaan informasi dan partisipasi publik yang luas.
“Perusahaan yang mendapat mandat negara, seperti PT Thorcon, harus membuka ruang dialog seluas-luasnya kepada masyarakat Babel. Kritik, gagasan, dan kekhawatiran publik harus didengar agar kita menemukan solusi yang saling menguntungkan,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan *Guru Natsir*, Ketua Umum Fokus Babel. Ia menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dan partisipatif dalam setiap tahapan rencana pembangunan PLTN.
Menurut Natsir, sosialisasi ke masyarakat akar rumput saja tidak cukup. Perusahaan dan pemerintah perlu memfasilitasi forum-forum diskusi yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat, dan para ahli lintas disiplin.
“Kita harus mengumpulkan ahli nuklir, lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, kesehatan, kelistrikan, teknologi, dan bidang lainnya secara kontinyu. Hasil diskusi itu harus dirumuskan menjadi rekomendasi yang komprehensif sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan PT Thorcon,” tegasnya.
Selain isu energi, Natsir juga menyatakan dukungan penuh Fokus Babel terhadap perjuangan Forkoda Bangka Utara. Ia mengingatkan bahwa Fokus Babel memiliki rekam jejak historis dalam perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Kami ada di awal perjuangan pembentukan provinsi ini dan tetap setia hingga akhir. Fokus Babel tidak pernah mengklaim jasa, tetapi sejarah mencatat bahwa organisasi yang menggunakan nama Babel sebelum provinsi terbentuk adalah Fokus Babel,” pungkasnya.
Silaturahmi akhir tahun tersebut menjadi penanda penting bahwa isu pemekaran Bangka Utara dan pembangunan strategis seperti PLTN tidak bisa dipisahkan dari kedewasaan berpikir, keterbukaan dialog, dan keberanian mengambil langkah nyata.
Forum ini menegaskan bahwa masa depan Bangka Belitung harus dibangun di atas fondasi perencanaan matang, partisipasi publik, dan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat.
Minggu, 28 Desember 2025
