Mamuju, DNID Sulbar – Longsor dan banjir bandang yang terjadi diberbagai Kabupaten, di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akhir – akhir ini, menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdampak.
Berbagai fasilitas dan infrastruktur Pemerintah serta sarana dan prasarana sosial, ekonomi masyarakat porak poranda. Bahkan bencana banjir bandang ini telah menelan korban jiwa.
Demikian dikatakan Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Suharnani Kahir, dalam sambutannya saat pembukaan pelaksanaan rapat penilaian kinerja Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sulawesi Barat di Hotel Maleo Mamuju. Senin, (12/12/2022).
Lebih lanjut Suharnani mengatakan, selain faktor cuaca ekstrim, kejadian banjir dan longsor tersebut sebagian besar dipicu oleh kerusakan daya dukung DAS akibat berbagai aktifitas manusia, terutama yang terkait dengan penggunaan lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara upaya untuk rehabilitasi dan konservasi DAS masih dipahami oleh sejumlah pihak bahwa itu adalah tanggung jawab kehutanan semata, padahal sesungguhnya pemanfaatan dan pemulihan DAS merupakan tanggung semua pihak.
Secara terpisah, usai acara pembukaan, wakil ketua Forum DAS, Syarifuddin, AS menjelaskan ketika ditanya tentang apa itu DAS, Pengelolaan serta Forum DAS?
“Daerah aliran sungai, diartikan sebagai suatu hamparan daratan atau kawasan yang dibatasi pembatas Topografi (punggung bukit) yang berfungsi menerima, menampung dan mengalirkan air hujan bersama unsur – unsur bawaannya ke anak anak sungai, danau kemudian sungai besar hingga titik akhir,” jelas Syarifuddin.
Pengelolaan DAS, lanjutnya, adalah upaya mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan sumberdaya alam dalam DAS dengan segala aktifitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
Sementara tidak ada satupun lembaga secara tunggal bertanggungjawab dalam pengelolaan DAS , karena sebagaimana keberadaanya seluruh daratan dan semua pihak punya kepentingan diatasnya, makanya pengelolaannya harus dilakukan secara holistik, multi pihak, lintas sektor dan lintas wilayah karena DAS adalah satu kesatuan ekosistem dari hulu ke hilir.
“Nah, oleh karena itu untuk mencapai kondisi ideal dalam pengelolaan optimal dan terpadu, maka dibutuhkan komitmen dan pemahaman yang sama dari berbagai pihak. Antara lain, Pemerintah, Akademisi, Ornop Peduli Lingkungan dan Pengusaha serta komunitas masyarakat lainnya,” sambungnya.
Sementara itu, Catur Setiawan, dari Direktorat Pengelolaan DAS Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, dalam pemaparan Juknis penilaian Forum DAS, mengatakan bahwa kegiatan penilaian kinerja Forum DAS ini bukanlah suatu hal yang nantinya menjadi sebuah rekomendasi perlu tidaknya Forum DAS di suatu daerah dihapuskan atau atau dipertahankan, akan tetapi merupakan sebuah upaya mendorong forum ini agar lebih maju dan nilai – nilai positif yang berhasil dicapai oleh akan menjadikan bagian formulasi kebijakan penguatan kelembagaan Forum DAS ke depannya.
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan utusan dari berbagai Isntansi baik lingkup Sulbar, UPT Perwakilan Kementerian, LSM, Akademisi dan Jurnalis Lingkungan.
