Ingat Moment Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996, Peristiwa Kelam Tak Kunjung Selesai
DNID, SULAWESI SELATAN – Anak sulung Soekarno Megawati Soekarno Putri terpilih pada di Asrama Haji Sukoliho Surabaya pada tanggal 2-6 Desember 1993, saat itu Megawati masih menjabat Ketua DPC PDI Jakarta Selatan.
Keterpilihan Megawati tidak diakui Pemerintah Orde Baru (Orba) kala itu. Maka tak henti-hentinya mendapat gangguan dan tekanan dari penguasa saat itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
” Puncaknya terjadi tahun 1996, ketika terjadi penyerangan massa ke Kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Jakarta tepatnya tanggal 27 Juli 1996,” sebut Bartho Tandiayu pada media ini via whatsapp, Selasa 27 Februari 2024.
Sehingga peristiwa Kerusuhan Dua Tujuh Juli (Kudatuli) 27 Juli 1996 merupakan salah satu peristiwa kelam yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 disebut juga dengan peristiwa Sabtu Kelabu.
Massa Soerjadi (Ketua Umum PDI yang diakui penguasa menyerang Kantor PDI. Penguasa orde baru sejak mengambil kekuasaan pada tahun 1967 memang sangat membatasi gerakan PDI, karena PDI sebagai partai penerus ideologi kebangsaan/nasionalisme yang digagas Presiden pertama Indonesia Soekarno dan juga kala itu membatasi ruang gerak keluarga Soekarno.
” Peristiwa KUDATULI menjadi awal gerakan massal untuk menumbangkan rezim orde baru. Dan sejarah mencatat bahwa, tahun 1998 akhirnya orde baru dibawah Soeharto tumbang menandai
awal orde reformasi,” terang Bartho.
PDI eksplisit mendapat dukungan rakyat pasca tumbangnya orde baru melalui kemenangan pada pemilu 1999 yang saat itu berubah nama menjadi PDI-Perjuangan. Sayangnya Megawati Soekarno Putri tidak jadi Presiden pada awalnya karena salto-salto politik para politisi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Nanti Gusdur dilengserkan baru Mega Presiden, karena Gusdur dilengserkan oleh MPR oleh politisi-politisi yang sama.
” Walaupun tidak sampai memerintah 5 tahun, namun Mega telah membuat karya besar terhadap pembangunan Demokrasi Indonesia yang dikungkung oleh dan selama rezim orde baru. Ditangan anak sulung Presiden pertama Indonesia Soekarno dibangun perangkat demokrasi yang sesungguhnya yakni, membentuk Mahkamah Konstitusi (MK), membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merancang sistem Pemilihan Langsung bahkan merancang pula agenda amandemen UUD 1945,” terangnya.
Untuk diketahu masih banyak dari masyarakat yang mungkin belum tahu betul tentang apa itu peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996?.
Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 adalah peristiwa kekerasan yang terjadi di kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 itu terjadi di Kantor Sekretariat DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.
Peristiwa itu disebut sebagai Tragedi 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kudatuli. Peristiwa Kudatuli itu sudah terjadi 26 tahun silam ketika rezim Suharto berada di puncak kekuasaan. Sebagaimana diketahui, peristiwa kerusuhan tersebut telah memakan sejumlah korban tewas, luka-luka, bahkan hilang.
Penyebab Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996
Masih menjadi pertanyaan sampai sekarang, apa penyebab terjadinya peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 itu. Namun, masih belum ada keterangan pasti akan penyebab terjadinya peristiwa tersebut.
Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 itu diduga disebabkan oleh perebutan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan kubu Soerjadi. Meski demikian, banyak kalangan merasakan terdapat keganjilan terkait apa penyebab utama dari kerusuhan tersebut.
” Berdasarkan catatan Komnas HAM, sehari setelah terjadinya peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996, di bawah pimpinan Asmara Nababan dan Baharuddin Lopa, Komnas HAM melakukan investigasi. Dalam investigasi tersebut ditemukan adanya indikasi terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Tidak hanya itu saja. Pada tahun 2003, juga dilakukan penyelidikan lanjutan atas peristiwa kelam dalam sejarah politik Indonesia tersebut,” terang Bartho.
Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, disebutkan bahwa terdapat sejumlah korban akibat peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 tersebut. Korban Kudatuli 27 Juli 1996 antara lain: 5 (lima) orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Adapun kerugian materiil akibat tragedi Kudatuli 27 Juli 1996 diperkirakan mencapai Rp 100 miliar.
Komnas HAM juga menilai terjadi 6 bentuk pelanggaran HAM dalam peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 yakni, Pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat, Pelanggaran asas kebebasan dari rasa takut, Pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji, Pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi, Pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia, Pelanggaran asas perlindungan atas harta benda, Penyelesaian Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996.
Untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 itu bukanlah perkara mudah. Komnas HAM menyebutkan, butuh dukungan politik dari semua pihak agar prosesnya tak terhambat seperti yang terjadi saat ini.
Hingga saat ini, kasus Kudatuli 27 Juli 1996 itu masih belum terungkap siapa dalang atau apa penyebab pasti di balik tragedi kerusuhan itu. Sementara itu, keluarga korban Tragedi 27 Juli 1996 (Kudatuli) sampai saat ini masih terus menuntut adanya keadilan akan peristiwa tersebut.
” Semua rancangan perangkat demokrasi itu ternyata yang menjadi korban pertamanya adalah Mega dan partainya. Mega dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pemilu langsung yang pertama tahun 2024. KPK justru menjerat lebih banyak politisi PDI Perjuangan. Tapi itulah, Megawati tidak lalu menyesal melakukan perubahan-perubahsn tersebut, sekalipun itu mengorbankan dirinya,” sebut Bartho.
10 (sepuluh) tahun mulai 2004-2009 dan 2009-2014 PDI Perjuangan dibawah kepemimpinan Mega, mengambil posisi oposisi terhadap pemerintahan. Salah satu konsistensi sikap untuk tetap menumbuhkan demokrasi. Selama 10 tahun itu, Megawati menunjukkan kematangan politik menyolidkan partai sekaligus menunjukkan integritas untuk tidak oleng oleh godaan-godaan kuasa dan Cuan.
Konsistensi perjuangan oleh PDI-Perjuangan itulah yang menjadi kekuatan utama, sehingga kembali dipercaya rakyat menjadi pemenang pemilu tahun 2014 dan tahun 2019. Sebagai pemenang pemilu yang memiliki kuasa, apa saja bisa dilakukan termasuk memaksakan dirinya atau keluarganya tampil sebagai Capres atau Cawapres. Tapi iti tidak dilakukan, Mega kembali menunjukkan diri sebagai pejuang demokrasi, ” tunduk pada kehendak rakyat “, memperjuangkan Jokowi selama 2 periode.
Dan pemilu tahun 2024, sementara kita saksikan berbagai salto dan drama politik. Bukan hanya trik, tetapi aneka intrik mengarah pada pengkhianatan demokrasi dan konstitusi secara telanjang dipertontonkan yang ditengarai banyak pihak justru penyusunan naskah dan sudradaranya adalah orang yang lahir dari rahim PDI Perjuangan.
Pewarta: Yustus
Editor : Redaksi Sulawesi Selatan
