Daily News Indonesia, Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia atau di singkat PWI Pusat memberikan klarifikasi terhadap pernyataan Dewan Kehormatan (DK) terkait bantuan yang diberikan Kementerian BUMN untuk mendukung kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis di 30 provinsi di Indonesia.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan PWI Pusat meminta bantuan dari Kementerian BUMN itu harus digunakan sepenuhnya secara utuh. DK mengaku mendapatkan informasi adanya penggunaan dana untuk kepentingan lainnya sebesar Rp2,9 miliar dari bantuan tersebut.

Terkait hal itu, Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Menurutnya, pernyataan bahwa sekitar Rp2,9 miliar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah.

"Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana. DK harus meralat kesalahan tersebut karena salah," tegas Sayid dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/4/2024).

Sayid menjelaskan, terkait kerja sama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN adalah dengan menyelenggarakan UKW di 10 provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp6 miliar. Adapun masa waktunya yakni Desember 2023 dan Januari 2024.

"Seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerja sama antara PWI dengan FH BUMN," kata Sayid.

Ia mengatakan, dari dukungan anggaran tersebut, yang telah disampaikan sampai hari ini adalah sebesar Rp4,6 miliar. Dan selain digunakan untuk UKW 10 provinsi juga untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia yang berlangsung 5-9 Februari di Bandung.

"Dan data penggunaan keuangan bisa ditanyakan dan dicek ke bagian keuangan PWI," ujarnya.

Sayid melanjutkan, PWI Pusat akan menyelenggarakan lagi UKW di 10 provinsi, dimulai dari Nabire pada 17-18 April, berlanjut ke Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dan lainnya sampai akhir Mei. Dan ada dua rencana Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung.

Sayid mengaku sengaja menyampaikan klarifikasi ini agar tidak muncul persepsi bahwa pengurus PWI Pusat ingin mengambil keuntungan dari kerja sama dengan forum humas BUMN. Menurutnya, kalaupun ada pengeluaran terkait hal itu, masih sesuai mekanisme tertulis yang ada.

"Saya berharap ke depan Dewan Kehormatan berpikir jernih dan positif dalam membuat rilis sehingga sesuai dengan fakta yang ada," tandasnya.

Jangan sampai, kata Sasongko, ada potongan yang diistilahkan dengan cashback ataupun yang lainnya.

"Tidak ada yang namanya cashback, fee atau potongan apapun, karena bantuan ini langsung perintah Presiden ke Menteri BUMN saat pengurus PWI bertemu dengan Presiden di Istana Negara, 7 November 2023," kata Sasongko dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/4/2023 ).

Sasongko menyampaikan hal itu untuk menanggapi berita yang beredar tentang dugaan terjadinya penyalahgunaan dana bantuan BUMN oleh oknum pengurus PWI.

Bantuan yang disepakati lewat forum humas BUMN tersebut bernilai Rp6 miliar. Ada informasi yang menyebutkan sekira Rp2,9 miliar dari dana tersebut diduga tidak dipergunakan sebagaimana semestinya. (*)