Makassar. DNID.co.id--Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilwalkot Palopo 2025 menjadi kenyataan yang harus diterima.

Namun, ada satu pertanyaan besar yang mengemuka: apakah 11,5 miliar rupiah tambahan untuk PSU, yang menambah total anggaran Pilwalkot Palopo menjadi 34,5 miliar rupiah, benar-benar sepadan dengan hasil yang akan diperoleh?

Sebagai kota dengan populasi yang tak seberapa besar, angka 34,5 miliar rupiah jelas bukan jumlah kecil.

Anggaran sebesar itu seharusnya cukup untuk membangun infrastruktur kota, memperbaiki layanan publik, atau bahkan membantu organisasi kepemudaan seperti sekretariat IPMIL Palopo yang kini terbengkalai.

Pada akhirnya, uang rakyat juga yang harus kembali digelontorkan demi menebus kesalahan administratif dan ketidakberesan yang terjadi dalam proses Pilwalkot sebelumnya.

Kini, harapan tertumpu pada PSU yang akan datang. Jika demokrasi harus ditebus dengan harga semahal ini, maka hasilnya tidak boleh mengecewakan.*

PSU harus benar-benar melahirkan pemimpin yang lebih baik untuk Palopo, pemimpin yang tidak sekadar duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga punya kepedulian nyata terhadap warganya—termasuk mahasiswa Palopo di perantauan yang kerap terlupakan dalam pusaran kepentingan politik lokal.

Karena jika tidak, anggaran miliaran itu tak lebih dari sekadar buih demokrasi. Hanya riuh di permukaan, tapi tak membawa manfaat nyata bagi rakyat.

*Asri Tadda*
Makassar, 11 Maret 2025

_Ubur-ubur ikan lele,_
_Masih bisaji diatur le’?_