Jeneponto, DNID.co.id- 19 Juni 2025 — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Jeneponto memimpin langsung rapat persiapan pelaksanaan survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2025 yang akan dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Alauddin Makassar.

Rapat koordinasi yang digelar di Aula Kantor Kesbangpol Jeneponto ini dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor, antara lain perwakilan dari Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh lintas agama, serta tim peneliti dari LP2M UIN Alauddin Makassar. Turut hadir pula unsur pemerintah daerah seperti BPKAD, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Kesra, dan Inspektorat Kabupaten Jeneponto.

Tujuan utama dari pertemuan ini adalah menyatukan persepsi, menyusun langkah teknis, serta memastikan kelancaran proses pengumpulan data dan analisis untuk survei tahun ini.

Dalam sambutannya, Kepala Kesbangpol Jeneponto menekankan pentingnya keberlanjutan survei Indeks KUB sebagai bagian dari upaya menjaga harmonisasi kehidupan beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

“Indeks KUB bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari komitmen dan kerja kolektif kita semua dalam merawat toleransi dan persaudaraan lintas agama di Jeneponto,” ujarnya.

Hasil survei Indeks KUB Kabupaten Jeneponto menunjukkan tren yang positif selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, indeks tercatat sebesar 88,20, meningkat menjadi 89,11 pada tahun 2023, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 89,98 pada tahun 2024. Capaian ini menempatkan Jeneponto sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerukunan umat beragama yang tinggi di Sulawesi Selatan.

Pihak LP2M UIN Alauddin Makassar menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang terus menjaga nilai-nilai toleransi dan mendukung pelaksanaan survei secara rutin setiap tahun.

Dengan semangat kolaboratif yang dibangun melalui rapat ini, diharapkan pelaksanaan survei tahun 2025 dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada perdamaian sosial.