Makassar, DNID.co.id- Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, selama sepekan terakhir melakukan inspeksi langsung ke berbagai Fasilitas Layanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda rutin Pemprov Sulsel dalam memperkuat mutu layanan publik, khususnya di sektor kesehatan ibu dan anak.
Salah satu kunjungan utama dilakukan pada Jumat 20 Juni 2025 di RSUD Labuang Baji, rumah sakit rujukan provinsi yang memiliki layanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) serta ruang perinatologi. Didampingi jajaran manajemen, Fatmawati meninjau langsung ruang-ruang vital, termasuk poliklinik rawat jalan.
“Saya mengapresiasi fasilitas dan kesiapan tenaga medis di ruang NICU Labuang Baji. Ini sangat krusial untuk menekan angka kematian neonatal dan menjadi komponen utama sistem rujukan provinsi,” ujar Fatmawati saat berdialog dengan tim medis.
Fatmawati juga mengunjungi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di area rumah sakit dan melakukan penanaman pohon simbolis. Ia menekankan pentingnya unsur lingkungan dalam proses penyembuhan pasien.
“Lingkungan rumah sakit yang sehat dan ramah bukan hanya mendukung layanan medis, tapi juga mempercepat kesembuhan pasien,” tegasnya.
Wakil Gubernur juga berkomitmen untuk terus mendukung rumah sakit melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta tata kelola lingkungan yang sehat.
Inspeksi berlanjut ke RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, yang bersamaan dengan kegiatan rutin “Jumat Bersih, Senam Sehat, dan Jumat Berkah”. Fatmawati meninjau langsung fasilitas pelayanan ibu dan anak, termasuk NICU dan ruang rawat inap.
“Kami menyambut baik kunjungan Ibu Wakil Gubernur. Ini menjadi semangat baru bagi kami untuk terus menjaga mutu pelayanan dan kebersihan fasilitas,” ujar salah satu tenaga medis RSKDIA Pertiwi.
Kepala RSUD Labuang Baji, dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes, menyatakan komitmennya mendukung langkah Pemprov Sulsel dalam pelayanan neonatal dan kesehatan ibu-anak yang inklusif.
Inspeksi rutin ini menegaskan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan fasilitas layanan kesehatan dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas, ramah, dan adaptif. (*)
Minggu, 22 Juni 2025
