BONE, DNID.co.id – Rahmat Hidayat alias Darwis alias Awi, eks narapidana terorisme jaringan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap pemerintah daerah Kabupaten Bone yang dinilai tidak peduli terhadap nasib para eks Napiter yang telah kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam keterangannya pada Jumat (27/06/ 2025), Darwis mengungkapkan bahwa dirinya bersama tiga eks Napiter lain yang saat ini menjadi binaan Badan Intelijen Negara (BIN) merasa diabaikan oleh pemerintah daerah. Ia berharap ada kepedulian nyata terhadap para eks Napiter, bukan hanya sebagai objek pengawasan, tetapi sebagai warga negara yang sedang berjuang menghapus stigma masa lalu.
“Kami hanya ingin diperhatikan dan diayomi. Kami sudah Kembali ke NKRI, tapi justru diperlakukan seolah tak ada. Pemerintah daerah tidak pernah menengok atau menunjukkan perhatian, seolah karena kami eks Napiter, maka pantas diabaikan,” ucap Darwis.
Kekecewaan ini memuncak pasca dirinya menjadi pemateri dalam kegiatan “Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI untuk Mengeliminir Pengaruh Radikal” pada 23 Mei 2025 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kegiatan yang menghadirkan tokoh agama, tokoh pemuda, dan anggota DPRD Bone tersebut, tidak satu pun pejabat pemerintah daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Bone, yang hadir.
“Padahal saya hadir bukan sebagai siapa-siapa. Saya hadir sebagai bukti bahwa saya sudah berubah dan ingin mencegah orang lain agar tidak ikut jejak saya dulu. Tapi kegiatan itu justru tidak dipandang penting oleh pejabat daerah,” lanjutnya.
Darwis menyebutkan bahwa sejak bebas dari Lapas Nusakambangan, ia aktif memberikan ceramah keagamaan di masjid-masjid, termasuk di Desa Laponrong. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam melawan paham radikal di akar rumput. Namun, segala upayanya tersebut dilakukan dengan risiko besar tanpa dukungan dari pihak pemerintah.
“Saya ini secara tidak langsung berhadapan dengan kelompok saya sendiri. Saya dianggap berkhianat karena kembali ke NKRI dan aktif menyuarakan penolakan terhadap radikalisme. Tapi siapa yang peduli? Pemerintah justru tidak hadir mendukung kami,” katanya.
Darwis menegaskan bahwa pemerintah seharusnya hadir dan memperkuat upaya deradikalisasi, bukan membiarkan para eks Napiter berjuang sendiri dalam tekanan dan ancaman.
“Kalau terus begini, jangan salahkan kami kalau nanti ada hal-hal tak terduga. Kekecewaan bisa menjadi pintu terbuka untuk kembali terseret dalam kegelapan,” tegasnya dengan nada peringatan.
Lebih lanjut, Darwis menekankan bahwa akar persoalan terorisme bukan terletak pada persoalan ekonomi, tetapi ideologi. Menurutnya, tidak ada pelaku bom bunuh diri yang berharap kekayaan atau materi setelah kematian karena semua itu bukan motivasinya.
“Kalau karena ekonomi, mana ada orang mau mati sia-sia? Ini soal pemahaman yang menyimpang. Maka pendekatannya harus dengan ideologi, bukan hanya sekadar bantuan,” ujarnya.
Permasalahan yang disampaikan oleh Darwis menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Pencegahan radikalisme bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga pengakuan, pembinaan, dan perlindungan terhadap eks Napiter yang telah menunjukkan niat baik.
Sebagai informasi, Rahmat Hidayat pernah menjadi pelopor Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang merekrut tokoh penting seperti Santoso dan Daeng Koro, serta terlibat dalam perakitan dan aksi bom di berbagai wilayah Indonesia.
Kini, setelah kembali ke NKRI, ia memilih jalan damai dan edukatif namun jalur itu ia tempuh sendiri, tanpa dukungan dari pemangku kebijakan di daerah.
Oleh karena itu, pendekatan inklusif dan persuasif terhadap para eks Napiter sangat penting untuk mencegah kemunculan sel-sel baru yang berpotensi menjadi ancaman nyata di tengah masyarakat
Penulis : Ricky
Editor : Admin
Sumber Berita : Rahmat Hidayat Mantan Napiter
