Bone, Dnid.co.id - Jejak praktik gelap solar subsidi di Kabupaten Bone kembali menyingkap wajah-wajah lama yang selama ini bersembunyi di balik bisnis haram tersebut.

Indikasi terbaru menunjukkan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum, berinisial FZ oknum Anggota TNI, yang disebut-sebut ikut bermain dalam rantai distribusi ilegal itu.

Seorang sumber di SPBU Mare mengungkap, FZ kerap terlihat memuat solar subsidi dalam jumlah fantastis: puluhan hingga ratusan jeriken dalam sehari.

“Kalau hari ini tidak ada, tapi kemarin ji,” tutur sumber, Minggu (28/9/2025). Aktivitas ini disebut sudah berlangsung lama, seolah tanpa pengawasan berarti.

Saat dikonfirmasi, FZ langsung membantah memiliki jaringan pelansir. “Saya tidak ada pelansir, siapa pelansir saya? Siapa nama-namanya?” katanya.

Bahkan ketika sejumlah nama diduga pelansir disebutkan, ia hanya menjawab singkat, “Tanya saja orang-orangnya langsung, saya tidak ada.”

Penelusuran di lapangan membuktikan bahwa jalur solar subsidi ini tidak berhenti di Bone. Bahan bakar murah bersubsidi itu mengalir hingga ke Sulawesi Tenggara dan Morowali, Sulawesi Tengah.

Sebelum tiba di tujuan, solar singgah dulu di Siwa, Wajo, yang diduga menjadi titik transit untuk menghaluskan pengiriman.

Nama-nama besar yang diduga berperan sebagai pembeli pun ikut tersingkap. Di antaranya BB alias Baba, OT, dan BM, yang disebut siap menyerap solar subsidi dalam jumlah besar.

Sumber lain dari SPBU Lapawawoi menyebut, dokumen rekomendasi dari dinas masih menjadi alat utama bagi kendaraan distribusi untuk keluar-masuk SPBU dengan leluasa. Di sisi lain, ada pungutan rutin Rp10 ribu per jeriken yang dikenal dengan istilah

“biaya pompa”. Praktik ini menjadi bukti bahwa sistem penyalahgunaan subsidi di Bone tidak berjalan secara acak, melainkan terstruktur dan sistematis.

Kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi di Bone sudah berkembang dari sekadar praktik pelansir kecil menjadi jaringan bisnis gelap berskala lintas provinsi.

Dengan munculnya nama aparat, persoalan ini tak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menampar integritas penegakan hukum.

Sementara itu, rakyat kecil yang seharusnya menikmati subsidi justru semakin sulit mendapatkan solar. Ketika SPBU dipenuhi jeriken para mafia, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil terpaksa antre panjang, bahkan membeli dengan harga lebih mahal.

Jika praktik ini dibiarkan, mafia solar tidak hanya merampok subsidi negara, tetapi juga merusak sendi keadilan sosial di Sulawesi Selatan dan sekitarnya.