Unjuk Rasa Warnai Muswil PKB Sulsel, Desak Proses Etik Dua Oknum Legislator Terkait Dugaan Perselingkuhan

Dengan menggunakan mobil bak terbuka, pengeras suara, dan membawa spanduk tuntutan, mereka kemudian membakar ban bekas di jalan, dan berorasi secara bergantian.

BACA JUGA

Tertibkan Pasar Rumbia yang Amburadul, Kepala Desa Rumbia Terbitkan Dua Peraturan Desaoleh Redaksi Sulawesi Selatan

Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut DPW PKB Sulsel segera mencopot dan memecat Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jeneponto Muhammad Basir dari jabatannya. Tuntutan itu disuarakan lantaran Muhammad Basir yang merupakan kader PKB diduga telah berselingkuh dengan anggota DPRD Takalar Fraksi PKB bernama Sri Reski Wulandari.

BACA JUGA

Kelompok Tani di Jeneponto – Gowa Keluhkan Krisis Penyaluran Pupuk Subsidioleh Redaksi Sulawesi Selatan

“Dugaan skandal perselingkuhan ini bukan isu tanpa dasar yang viral di media sosial belakangan ini. Ada pengakuan langsung dari pihak yang bersangkutan, serta keterangan dari mantan suami yang merasa dirugikan,” ujar Jenderal Lapangan aksi, Rahmat Hidayat kepada awak media di lokasi aksi, Senin siang (8/12/2025) .

Rahmat menegaskan, dugaan asmara terlarang tersebut terjadi saat Sri Reski Wulandari masih berstatus sebagai istri sah Herman, yang diketahui berprofesi sebagai pelaut. Menurutnya, Herman mengaku terkejut saat kembali dari berlayar, karena mendapati istrinya dalam kondisi hamil.

“Yang bersangkutan sendiri mengakui telah menikah siri dan hamil. Ini disampaikan langsung kepada suaminya. Jadi ini bukan sekadar fitnah atau isu liar,” tegas Rahmat.

Dalam aksinya, massa aksi mendesak DPW PKB Sulsel  untuk segera berkoordinasi dengan DPC PKB Kabupaten Jeneponto guna menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.

Mereka meminta sanksi tegas berupa pencabutan status kader serta rekomendasi pemberhentian jabatan di DPRD terhadap Muhammad Basir.

Tak hanya itu, massa aksi juga meminta Badan Kehormatan DPRD baik di Jeneponto maupun Takalar segera menggelar sidang kode etik untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran moral tersebut.

“Kami juga menuntut agar yang bersangkutan berani membuktikan kebenaran dengan melakukan tes DNA. Ini penting untuk menjawab keresahan publik dan memulihkan marwah lembaga legislatif,”ujar Rahmat.

Ia menyebut, laporan terkait dugaan tersebut telah dimasukkan ke Badan Kehormatan DPRD sekitar sepekan lalu. Namun hingga pelaksanaan Muswil PKB hari ini, belum ada tindak lanjut konkret berupa pemanggilan maupun rekomendasi.

“Inilah alasan kami datang ke Muswil hari ini. Kalau tidak ada langkah tegas dari partai dan DPRD, kami pastikan akan kembali melakukan aksi lanjutan,” tandasnya.

Rahmat menilai, dugaan perselingkuhan yang melibatkan pejabat publik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga legislatif.

“Kami menuntut keadilan dan penegakan etika. Jangan sampai hukum dan etika hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,”tutupnya.

Aksi tersebut, sempat di warnai ketegangan, lantaran pengunjuk rasa mencoba menerobos masuk untuk menemui pihak internal DPW partai PKB Sulsel, guna meminta respon terkait apa yang menjadi tuntutan massa aksi, beruntung ketegangan tak berlansung lama setelah Sekretaris Wilayah DPW PKB Sulsel, Muhammad Haikal menemui para pengunjukrasa untuk berdialog.

Dalam dialognya, Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal, menyatakan pihaknya telah menerima secara resmi tuntutan dan aduan yang disampaikan oleh massa aksi.

“Kami telah menerima tuntutan teman-teman. Secara resmi kami juga sudah menerima aduan terkait kasus di Jeneponto. Sebelumnya juga sudah ada surat aduan resmi yang masuk ke DPW PKB Sulsel,” ujar Haekal kepada massa aksi.

Haekal menjelaskan, DPW PKB Sulsel saat ini tengah memproses aduan tersebut sesuai dengan mekanisme dan aturan internal partai.Ia menegaskan, karena aduan tersebut masih bersifat dugaan dan tuduhan terhadap individu, maka partai membutuhkan alat bukti yang kuat sebelum mengambil keputusan.

“Tugas kami sementara memproses aduan ini sesuai mekanisme di partai. Karena ini sifatnya tuduhan kepada seseorang, kami tentu membutuhkan bukti yang kuat agar bisa meyakinkan mekanisme pengambilan keputusan di partai,” jelasnya.

Menurutnya, apabila dalam waktu dekat bukti-bukti pendukung dapat dipenuhi dan diverifikasi, maka PKB tidak akan ragu mengambil sikap tegas.

“Insha Allah, kalau ada buktinya dan kita bisa sama-sama membuktikan, pasti partai akan mengambil sikap terkait persoalan ini,” katanya.

Ia juga membuka ruang komunikasi yang intens antara DPW PKB Sulsel dan para pengunjuk rasa agar proses klarifikasi dapat berjalan transparan dan objektif.

“Setelah ini saya berharap ada perwakilan dari pengunjuk rasa yang intens berkomunikasi dengan kami. Kita saling menguatkan, jika ada bukti maka partai akan mengambil keputusan. Tidak usah ragu, pasti kami proses,” tegas Haekal.

Terkait tuntutan massa aksi mengenai tes DNA, Haekal menyebut hal tersebut bisa menjadi salah satu bagian dari proses pembuktian jika diperlukan.

“Itu salah satunya (tes DNA). Kita akan proses sama-sama dan mencari buktinya. Kalau buktinya kuat, maka akan kita proses sesuai mekanisme yang ada di PKB,” lanjutnya.

“Tenang, silahkan tagih, kami tidak ada masalah, koordinasi dengan kami, saya buktikan, ayo kita sama-sama buktikan, seminggu sudah ada jawaban atas apa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa,” pungkas Haekal.