Pangkalpinang ,Dnid.Co.Id — Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung kembali memantik perdebatan keras di ruang publik. Di tengah ambisi transisi energi nasional dan lonjakan kebutuhan listrik, suara akademisi mengingatkan: proyek berisiko tinggi tak boleh digerakkan dengan kalkulasi sepihak.
Dalam Diskusi Publik bertajuk “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta” yang digelar FOKUS Babel dan KBO Babel di Pangkalpinang, dosen STIE IBEK Pangkalpinang, Hendarti Tri S.M., S.E., M.Acc., Ak., CA., CSRS., menegaskan pentingnya kajian multidisipliner, transparan, dan berbasis bukti sebelum keputusan politik diambil.
“Sebagai akademisi, kita memandang rencana PLTN perlu dipahami secara komprehensif. Dalam konteks kebutuhan energi nasional yang terus meningkat dan komitmen terhadap transisi energi bersih, nuklir memang menjadi salah satu opsi yang secara teknis dan ilmiah layak dipertimbangkan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan itu muncul saat pemerintah pusat mendorong diversifikasi energi rendah karbon. Nuklir, yang secara operasional memiliki emisi karbon rendah dan mampu menyuplai listrik stabil (baseload), disebut bisa melengkapi energi terbarukan seperti surya dan angin yang bersifat intermiten.
Namun Hendarti mengingatkan, teknologi bukan satu-satunya ukuran.
“Standar teknis yang tinggi harus diikuti kesiapan institusional, kapasitas sumber daya manusia, sistem pengawasan independen, serta budaya keselamatan yang kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia merujuk pada standar keselamatan berlapis (defence in depth) yang diatur oleh International Atomic Energy Agency sebagai rujukan global tata kelola nuklir. Tetapi, kata dia, kepatuhan pada standar internasional tak otomatis menjamin penerimaan sosial di tingkat lokal.
Siapa terdampak? Masyarakat Bangka Belitung.
Apa yang direncanakan? Pembangunan PLTN sebagai bagian bauran energi nasional.
Di mana? Provinsi Bangka Belitung.
Kapan? Masih tahap wacana dan diskusi publik.
Mengapa? Untuk menjawab kebutuhan energi dan target transisi rendah karbon.
Bagaimana? Melalui kajian teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang komprehensif.
Secara ekonomi, rencana PLTN digadang-gadang menghadirkan investasi besar dan potensi penciptaan sekitar 6.850 lapangan kerja. Efek berganda terhadap sektor jasa, pendidikan, hingga infrastruktur diproyeksikan menggerakkan ekonomi daerah.
Namun, Hendarti mengingatkan potensi itu tak boleh menjadi selimut retoris.
“Jangan sampai dampak ekonominya hanya jangka pendek atau tidak dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal. Studi kelayakan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Di sisi lain, kegelisahan warga soal paparan radiasi, limbah nuklir, hingga ancaman kecelakaan bukan sekadar ketakutan irasional. Dalam kajian akademik, persepsi risiko kerap lebih menentukan respons sosial ketimbang hitung-hitungan teknis.
“Persoalan ini memerlukan komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti. Edukasi yang efektif, keterbukaan data, serta pelibatan tokoh masyarakat menjadi kunci membangun kepercayaan,” ujar Hendarti.
Isu “social license to operate” — legitimasi sosial dari masyarakat — menjadi titik krusial. Tanpa persetujuan sosial, proyek sebesar apa pun berisiko tersendat konflik horizontal dan ketidakpercayaan publik.
Di forum diskusi itu, atmosfer terasa hangat namun tegang. Sejumlah peserta mempertanyakan kesiapan daerah, dari tata kelola hingga mitigasi bencana. Pertanyaan-pertanyaan itu menggarisbawahi satu hal: energi bukan sekadar soal megawatt, tetapi soal keselamatan dan masa depan generasi.
Hendarti menegaskan, posisi akademisi bukan untuk memihak setuju atau menolak. “Tugas kami memastikan proses pengambilan keputusan berjalan berdasarkan evidence-based policy dan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.
Ia menutup dengan peringatan yang tak ringan: “Jika seluruh aspek keselamatan, lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat dipenuhi secara ketat serta memperoleh persetujuan sosial, maka PLTN bisa menjadi opsi strategis. Namun jika risiko belum terjawab atau kepercayaan publik belum terbangun, evaluasi dan dialog harus terus dilakukan.”
Di Bangka Belitung, diskusi tentang nuklir kini tak lagi sekadar wacana teknis. Ia telah menjadi ujian politik, ujian transparansi, dan ujian keberpihakan pada keselamatan rakyat.
Penulis : ALE
Editor : DNID BABEL
Sumber Berita : KBO BABEL
