Jakarta, Dnid.co.id — Debu panas di peta energi Indonesia tiba-tiba mengepul. Di tengah krisis transisi energi dan ketergantungan impor bahan bakar, data terbaru awal 2026 membuka tabir yang selama ini hanya berbisik di ruang laboratorium: Indonesia menyimpan uranium dan thorium dalam jumlah besar, cukup untuk mengguncang arah kebijakan energi nasional.
Namun temuan itu bukan kabar sederhana. Di balik angka-angka potensi, tersimpan fakta yang lebih tajam—Indonesia kaya bahan bakar nuklir, tetapi miskin keberanian eksplorasi nasional.
Laporan berbagai riset geologi yang dirangkum sejumlah media ilmiah menunjukkan estimasi potensi uranium nasional mencapai 81.090 ton, tersebar di Kalimantan Barat, Sumatera, Sulawesi Barat, hingga Bangka Belitung dan Singkep. Sementara cadangan thorium diperkirakan 130.000–150.000 ton. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain potensial bahan bakar nuklir di Asia Tenggara.
Meski begitu, data tersebut masih parsial. Eksplorasi komprehensif nasional belum pernah dilakukan.
“Ini baru serpihan peta, belum peta utuh,” ujar seorang peneliti geologi energi yang enggan disebut namanya. “Kalau eksplorasi nasional dilakukan serius, angka sebenarnya bisa jauh lebih besar.”
Kalimantan Barat muncul sebagai episentrum uranium. Kabupaten Melawi diperkirakan menyimpan sekitar 24.112 ton. Sumatera menyusul dengan potensi 31.567 ton, sedangkan Mamuju di Sulawesi Barat mencatat sekitar 3.793 ton. Sebagian besar masih berstatus sumber daya indikatif, tetapi cukup untuk menegaskan satu hal: Indonesia tidak memulai dari nol.
Jejak teknis paling konkret terlihat di Bangka. Radiometri di zona granit Klabat dan Formasi Ranggam menunjukkan konsentrasi uranium ekuivalen 5–15 ppm, dengan thorium 45–75 ppm. Mineral monasit—selama ini limbah tambang timah—ternyata menyimpan kandungan radioaktif signifikan.
Ironisnya, potensi itu selama bertahun-tahun hanya menjadi produk ikutan.
“Selama ini monasit dianggap residu tambang timah. Padahal itu bisa jadi emas energi masa depan,” kata seorang pejabat teknis di lingkaran regulator energi.
Nilai strategis uranium bukan sekadar angka. Satu pelet uranium seberat enam gram dapat menghasilkan energi setara satu ton batu bara. Dalam dunia yang memburu energi rendah karbon, komoditas ini berubah menjadi mata uang geopolitik baru.
Di titik ini, Indonesia berdiri di persimpangan: menjadi eksportir bahan mentah atau pemain industri nuklir berdaulat.
Jika memilih ekspor, Indonesia berisiko terjebak di hilir nilai tambah rendah—mengulang pola lama komoditas mentah. Namun jika mengolah sendiri, peluangnya melompat: kemandirian energi, industri teknologi tinggi, dan rantai pasok baru.
Momentum itu mulai terlihat dari ketertarikan investor asing. Perusahaan reaktor modular garam cair, Thorcon, menjadi aktor paling agresif. Mereka mengusulkan teknologi TMSR-500 dan telah mengantongi Persetujuan Evaluasi Tapak dari BAPETEN untuk proyek PLTN di Bangka Belitung.
Teknologi ini berbeda dari reaktor konvensional. Berbasis garam cair, modular, bertekanan rendah, dan mengandalkan sistem keselamatan pasif. Lebih menarik lagi, reaktor ini memanfaatkan siklus thorium—selaras dengan karakter cadangan mineral Indonesia.
Dalam konsep TMSR, satu ton thorium berpotensi menghasilkan energi setara 35 ton uranium konvensional, meski tetap membutuhkan uranium sebagai pemantik awal.
Namun di balik janji teknologi, muncul pertanyaan politis: siapa yang akan memegang kendali industri nuklir nasional?
“Kalau hanya jadi pasar teknologi, kita kehilangan kedaulatan,” kata pengamat energi nasional. “Kunci utamanya ada di keberanian negara memimpin eksplorasi dan industrialisasi.”
Masalahnya, hingga kini eksplorasi uranium dan thorium masih sporadis, terpecah antar proyek riset dan belum menjadi agenda nasional terpadu. Tanpa peta cadangan yang solid, kebijakan nuklir berisiko berjalan di atas asumsi.
Padahal, waktu terus menekan. Permintaan uranium global meningkat seiring kebangkitan energi nuklir sebagai solusi krisis iklim. Negara-negara besar berlomba mengamankan pasokan, sementara Indonesia masih berkutat di tahap diskursus.
Di ruang-ruang kebijakan, isu nuklir kerap tersandera sensitivitas publik dan tarik-menarik politik. Kata “nuklir” masih memicu resistensi, meski kebutuhan energi bersih terus membesar.
Kini, dengan data yang mulai terbuka dan investor yang sudah mengetuk pintu, pertanyaan besar tak lagi soal ada atau tidaknya bahan bakar. Pertanyaannya berubah: beranikah Indonesia menyalakan reaktor masa depan dengan bahan bakarnya sendiri?
Jika momentum ini kembali lewat, Indonesia berisiko mengulang sejarah panjang—kaya sumber daya, miskin kedaulatan.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Senin, 23 Februari 2026
