AMARAH Desak Polda Sulsel Usut Dugaan Mafia Solar Subsidi, Tiga Perusahaan Disorot

Makassar, DNID.co.id - Aliansi Mahasiswa Rakyat Peduli Hukum (AMARAH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (17/3/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar mengusut dugaan praktik mafia solar subsidi yang dinilai merugikan masyarakat kecil.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kekhawatiran terhadap dugaan penyalahgunaan dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Aliansi AMARAH menilai distribusi BBM subsidi diduga tidak tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan industri.

Sejumlah perusahaan juga disebut dalam tuntutan massa aksi, di antaranya PT Wintara Berkah Abadi, PT Putra Amanah Jaya, dan PT Bintang Terang Delapan Sembilan. Ketiga perusahaan tersebut diduga terlibat dalam praktik penimbunan maupun penyaluran solar subsidi kepada pihak industri.

Massa aksi mendesak Ditkrimsus Polda Sulsel untuk segera melakukan penyelidikan serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Selain penegakan hukum, AMARAH juga menuntut adanya transparansi dalam sistem distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

Jenderal Lapangan aksi, Hasrul, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dan masyarakat terhadap penegakan hukum serta perlindungan hak masyarakat kecil.

"Aksi ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum serta upaya menjaga hak masyarakat kecil atas distribusi BBM subsidi yang adil," ujar Hasrul dalam surat pernyataan yang dibacakan di lokasi aksi.

Menurutnya, praktik penyelewengan BBM subsidi tidak hanya merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi, tetapi juga berpotensi merugikan negara serta pelaku usaha kecil yang bergantung pada ketersediaan BBM tersebut.

Aliansi AMARAH berharap aparat penegak hukum dapat merespons tuntutan tersebut secara serius demi terciptanya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan serta distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan.

Massa aksi juga menegaskan akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan mereka tidak mendapat perhatian dari pihak kepolisian.

"Apabila tuntutan kami tidak diatensi oleh Polda Sulsel, maka kami akan kembali melakukan aksi jilid II dengan gelombang massa yang lebih besar," tegas Hasrul.