Temuan Awal Muncul di Lima Kecamatan, Petani Desak Pengawasan Diperluas Agar Dugaan Pupuk Mahal Tak Hanya Terungkap di Satu Wilayah

Bone, DNID.co.id — DPRD Sulawesi Selatan memastikan akan turun langsung menelusuri dugaan penjualan pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Bone.

Namun masyarakat berharap pemeriksaan tidak hanya menyasar lima kecamatan yang masuk dalam laporan awal, melainkan diperluas ke seluruh 27 kecamatan agar pengawasan berjalan adil dan menyeluruh.

Permintaan itu mencuat setelah Komisi B DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan penyimpangan distribusi pupuk subsidi dan non-subsidi yang diduga menyebabkan harga di tingkat petani melebihi ketentuan pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud, mengatakan pihaknya menerima laporan dari petani mengenai pupuk subsidi yang dijual di atas HET. Selain itu, terdapat dugaan adanya pihak lain yang ikut masuk dalam jalur distribusi sehingga harga pupuk menjadi lebih mahal saat sampai ke tangan petani.

"Secara aturan, jalur distribusi pupuk subsidi sudah jelas. Dari produsen ke distributor, lalu ke pengecer, kemudian ke petani. Tetapi dari laporan yang kami terima, ada dugaan pihak lain ikut terlibat dalam proses jual beli sehingga harga menjadi lebih tinggi," kata Yasir saat memimpin RDP, Rabu (3/6/2026).

Menurut Yasir, laporan awal yang diterima DPRD Sulsel berasal dari Kecamatan Amali, Sibulue, Cina, Tonra, dan Mare. Meski begitu, temuan tersebut masih akan diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan.

"Kami akan turun langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan ada rekomendasi dan tindakan sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

DPRD Sulsel berencana melakukan inspeksi bersama PT Pupuk Indonesia, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut juga terungkap adanya keluhan petani yang membeli pupuk subsidi lebih mahal dari harga resmi pemerintah.

Untuk pupuk Urea ukuran 50 kilogram, HET ditetapkan Rp90 ribu per zak. Sementara NPK Phonska ukuran 50 kilogram sebesar Rp92 ribu per zak. Namun berdasarkan laporan yang diterima DPRD Sulsel, petani disebut membayar hingga Rp110 ribu per zak.

"Yang dipersoalkan petani adalah adanya tambahan ongkos kirim. Urea ditambah Rp20 ribu per zak dan Phonska Rp18 ribu per zak. Ini yang akan kami cek langsung di lapangan," ujar Yasir.

Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Mardjono, menilai dugaan bertambahnya mata rantai distribusi berpotensi menjadi penyebab harga pupuk naik sebelum sampai ke petani.

"Kalau ada pihak tambahan dalam proses penyaluran, tentu ada biaya tambahan juga. Akibatnya harga yang diterima petani menjadi lebih tinggi. Kalau terbukti melanggar, harus ada sanksi tegas," katanya.

Sementara itu, Senior Manager Regional 4A PT Pupuk Indonesia (Persero), Sukodim, menegaskan tidak ada kebijakan perusahaan yang membolehkan penambahan biaya pengantaran kepada petani.

"Kami tidak pernah mengarahkan distributor atau pengecer menjual pupuk dengan biaya tambahan. Petani mengambil pupuk di kios resmi. Kalau ada bukti pelanggaran, silakan disampaikan dan akan kami tindak lanjuti," tegas Sukodim.

Di sisi lain, masyarakat meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada lima kecamatan yang disebut dalam laporan awal.

Warga menilai keluhan terkait pupuk subsidi yang dijual lebih mahal tidak hanya muncul di Amali, Sibulue, Cina, Tonra, dan Mare, tetapi juga banyak diperbincangkan petani di wilayah lain.

"Kalau memang mau dibongkar, jangan cuma lima kecamatan. Kabupaten Bone punya 27 kecamatan. Semua harus diperiksa supaya hasilnya adil dan tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat," kata seorang petani, Minggu (7/6/2026).

Pendapat serupa disampaikan warga lainnya. Mereka berharap DPRD Sulsel melihat persoalan ini secara menyeluruh agar tidak ada dugaan pelanggaran yang luput dari pengawasan.

"Petani di seluruh Bone punya hak yang sama mendapatkan pupuk sesuai harga pemerintah. Karena itu pemeriksaan harus menjangkau semua kecamatan, bukan hanya yang sudah masuk laporan," ujarnya.

Masyarakat berharap sidak yang akan dilakukan DPRD Sulsel mampu mengungkap kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus memastikan pupuk subsidi benar-benar sampai ke petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.