DNID.co.id, Samarinda – Meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kalimantan Timur untuk memperoleh BBM jenis pertalite mendapat sorotan dari anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin. Ia menilai kondisi tersebut terjadi seiring bertambahnya masyarakat yang beralih dari penggunaan pertamax ke pertalite setelah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Ia menilai fenomena tersebut tidak terlepas dari dampak kenaikan harga pertamax yang membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Syafruddin menyebut kenaikan harga pertamax merupakan keputusan sulit yang harus diambil pemerintah akibat tekanan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) serta lonjakan harga minyak dunia.
“Itu memang salah satu pilihan tersulit yang diambil pemerintah. Ada tekanan dolar dan sebelumnya terjadi lonjakan harga minyak dunia yang cukup tinggi,” kata Syafruddin.
Menurut dia, kondisi harga minyak dunia saat ini yang mulai mengalami penurunan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan kebijakan harga BBM ke depan. Apalagi, di sisi lain nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan akibat penguatan dolar.
Namun, dampak langsung dari kenaikan pertamax adalah meningkatnya peralihan pengguna kendaraan dari BBM nonsubsidi ke pertalite. Kondisi itu, kata Syafruddin, menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari.
“Faktanya hari ini terjadi lompatan pengguna pertalite karena masyarakat yang sebelumnya menggunakan pertamax beralih ke pertalite,” ujarnya.
Ia mengakui pertalite merupakan BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah sehingga penyalurannya harus sesuai dengan ketentuan. Pengguna kendaraan yang berhak memperoleh BBM bersubsidi wajib terdata melalui sistem MyPertamina.
Meski demikian, Syafruddin melihat antrean panjang saat ini lebih banyak didominasi pengguna kendaraan roda dua. Menurutnya, masyarakat pengguna sepeda motor memang masih memiliki hak untuk mendapatkan pertalite.
“Yang agak sulit kita bahasakan adalah pengguna motor ini memang berhak dan layak mendapatkan pertalite. Karena itu perlu ada solusi agar pelayanan tidak menimbulkan antrean panjang,” jelasnya.
Syafruddin mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pertamina dan pemilik SPBU untuk mencari solusi jangka pendek mengurai antrean.
Salah satu opsi yang ia usulkan adalah memastikan seluruh SPBU di Kaltim kembali melayani penjualan pertalite, khusus bagi kendaraan roda dua.
“Saya melihat salah satu penyebab antrean mengular karena tidak semua SPBU melayani pertalite. Kalau semua SPBU tetap menjual pertalite, khusus pengguna motor, saya kira ini bisa mengurai antrean,” katanya.
Ia menilai kendaraan roda empat tetap harus mengikuti mekanisme subsidi melalui barcode dan data MyPertamina. Sementara kendaraan roda dua dapat menjadi prioritas pelayanan agar tidak terjadi penumpukan di titik-titik tertentu.
Terkait kemungkinan penambahan kuota pertalite di Kaltim, Syafruddin mengatakan masih terbuka ruang evaluasi bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Menurutnya, kuota BBM bersubsidi dapat dievaluasi secara berkala, termasuk apabila terjadi peningkatan jumlah kendaraan.
“Kuota itu dievaluasi setiap tiga bulan. Kalau memang terjadi kekurangan atau ada peningkatan jumlah kendaraan, tentu ada ruang untuk mendorong penambahan kuota,” tuturnya.
Ia memastikan akan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk melihat kondisi kebutuhan BBM bersubsidi di kota-kota besar Kaltim.
Untuk jangka pendek, Syafruddin meminta pemerintah daerah tidak menunggu terlalu lama dan segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Jangka pendeknya harus ada langkah koordinatif dulu antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pemilik SPBU. Ibarat luka, kita plaster dulu agar tidak semakin parah, sambil mencari solusi permanen,” pungkas ketua PKB Kaltim itu.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Minggu, 21 Juni 2026
