Para sopir mengaku harus bermalam di SPBU demi mendapatkan solar subsidi, sementara biaya operasional terus membengkak dan berpotensi dibebankan kepada pelanggan.

Bone, DNID.co.id – Antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Karella, Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone, Minggu (21/6/2026), kembali mengular hingga memicu kemacetan parah.

Puluhan kendaraan, didominasi truk, mini bus dan mobil box, terlihat mengantre sejak malam hingga pagi hari untuk mendapatkan Biosolar subsidi.

Bahkan, kendaraan yang mengantre membentuk dua barisan di badan jalan sehingga menghambat arus lalu lintas dari dua arah.

Akibatnya, kendaraan besar dari arah berlawanan sulit melintas, sementara kendaraan dari arah yang sama juga tersendat karena ruas jalan di lokasi tergolong sempit.

Kondisi ini membuat kemacetan cukup panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat yang melintas di jalur tersebut.

Fenomena antrean panjang di SPBU sendiri kerap dikaitkan dengan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang belum merata, terbatasnya kuota harian, hingga dugaan maraknya praktik pelangsir atau pengepul BBM.

Salah seorang sopir mobil box, Nudi (45), mengaku sudah berada di lokasi sejak malam hari. Namun hingga pagi, dirinya belum juga mendapatkan giliran mengisi solar.

"Saya antre di sini jam setengah 10 malam, sudah lebih 11 jam menunggu. Sampai sekarang belum dapat giliran lagi," kata Nudi saat ditemui di lokasi.

Nudi mengaku baru tiba di Bone setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Soppeng dan masih harus melanjutkan pengiriman barang setelah memperoleh solar.

"Saya dari Soppeng ke Bone, nanti mau mengantar lagi. Setiap malam, setiap hari harus bermalam di Pertamina karena antre solar," ujarnya.

Menurut Nudi, antrean panjang hampir terjadi setiap hari dan membuat para sopir kehilangan banyak waktu kerja.

Akibatnya, jadwal pengiriman barang menjadi terganggu, distribusi logistik terlambat, dan pelayanan kepada pelanggan ikut terdampak.

Keluhan serupa disampaikan sopir ekspedisi lainnya, Yudi (37). Ia bahkan mengaku para sopir mulai mempertimbangkan kenaikan tarif angkutan karena tingginya biaya operasional yang timbul akibat terlalu lama mengantre di SPBU.

"Biaya operasional kami habis di sini karena kalau antre dari malam sampai pagi, kami pasti keluar uang lagi untuk makan malam dan sarapan. Sementara muatan belum terbongkar dan kami belum bisa kembali mengambil barang lagi," kata Yudi.

Menurutnya, waktu yang terbuang di antrean membuat pendapatan para sopir semakin berkurang.

"Kalau kondisi seperti ini terus, tidak menutup kemungkinan biaya angkutan akan naik karena pengeluaran kami juga bertambah," tambahnya.

Sementara itu, seorang warga, Nurhayati (38), meminta aparat penegak hukum dan pihak Pertamina turun tangan mengatasi persoalan tersebut.

Dia mendesak agar SPBU yang melayani pelangsir atau membiarkan pengisian menggunakan jeriken diberikan sanksi tegas.

"Kalau memang ada pelangsir, harus ditindak. Kasihan sopir yang benar-benar membutuhkan solar untuk bekerja justru harus antre berjam-jam," kata Nurhayati.

Nurhayati juga meminta pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi diperketat melalui sistem digitalisasi, termasuk penggunaan QR Code Subsidi Tepat agar kuota benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

"Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai solar subsidi malah dinikmati pihak yang tidak berhak," ujarnya.

Selain itu, masyarakat berharap pasokan BBM ke daerah distribusi di Kabupaten Bone dapat ditambah, terutama pada waktu-waktu sibuk, sehingga antrean tidak lagi mengular hingga ke badan jalan dan menyebabkan kemacetan.

Meski stok Biosolar di SPBU disebut masih tersedia, panjangnya antrean membuat para sopir tetap harus menunggu berjam-jam bahkan hingga bermalam untuk mendapatkan giliran pengisian.

Kondisi ini tidak hanya merugikan para sopir dan pelaku usaha transportasi, tetapi juga mengganggu kelancaran lalu lintas serta aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Bone.