Kepala DLHK Sulsel, Andi Kasman, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Penanaman Mangrove Serentak yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia sebagai upaya mempercepat rehabilitasi ekosistem pesisir.

Menurutnya, penanaman mangrove tidak hanya bertujuan memulihkan kawasan pesisir, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi mangrove.

Selain itu, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama TNI-Polri, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.

"Tujuan lainnya adalah mendorong upaya mitigasi perubahan iklim melalui pemulihan tutupan hutan mangrove sebagai penyerap karbon biru atau blue carbon," katanya.

Ia menambahkan, penanaman mangrove juga menjadi bagian dari komitmen bersama menjaga kelestarian wilayah pesisir guna mendukung keberlanjutan ekosistem laut dan sektor perikanan.

Secara nasional, Indonesia memiliki kawasan mangrove seluas 3,45 juta hektare atau sekitar 20–25 persen dari total mangrove dunia berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2025.

Ekosistem tersebut berfungsi melindungi sekitar 17.000 kilometer garis pantai sekaligus menjadi penopang kehidupan sekitar 50 juta masyarakat pesisir.

Sementara itu, Wakil Bupati Pangkep, Abdul Rahman Assagaf, mengingatkan bahwa peringatan Hari Mangrove Sedunia tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial.

"Peringatan Hari Mangrove bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap pelestarian ekosistem mangrove sebagai perlindungan lingkungan," ujarnya.

Ia mengatakan, Kabupaten Pangkep memiliki tanggung jawab besar menjaga ekosistem mangrove karena menjadi penopang sektor perikanan, pariwisata, serta perekonomian masyarakat pesisir, sekaligus berperan mengurangi risiko bencana di wilayah pantai.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. M. Ishak Iskandar, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda, perwakilan kementerian terkait, TNI-Polri, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir. ​