Bupati Andi Asman Sulaiman menyebut pelantikan dan pengukuhan pejabat sebagai bagian dari penataan organisasi. Sejumlah kepala OPD dialihkan ke jabatan fungsional yang setara, sementara rotasi dan penyegaran pejabat berikutnya berpeluang dilakukan akhir 2026 atau awal 2027.

Bone, DNID.CO.ID – Bupati Bone Andi Asman Sulaiman melantik Edy Saputra Syam, sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Senin (28/9/2026).

Pelantikan berlangsung di Ruang Pertemuan Gubernur, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Watampone.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin mengukuhkan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi perangkat daerah (OPD) melalui perampingan delapan perangkat daerah. Penggabungan sejumlah OPD mengubah nomenklatur jabatan dan berdampak pada penempatan sejumlah pejabat, baik pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang disetarakan.

Pengangkatan Edy sebagai Pj Sekda Bone tertuang dalam Keputusan Bupati Bone Nomor 800.1.3.3/282/9/BKPSDM/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bone.

Keputusan tersebut juga memberhentikan Andi Tenriawaru, dari jabatan Pj Sekda Bone. Sebelumnya, Andi Tenriawaru menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bone.

Edy yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bone kini mengemban tugas sebagai Pj Sekda dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan IV/b.

Penataan kelembagaan mengubah sejumlah jabatan kepala OPD. Pada sektor perdagangan dan perindustrian, Andi Promal Pawi, S.STP., M.Si. yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian kini dipercaya memimpin Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bone.

Sementara itu, Anwar, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perdagangan dialihkan ke jabatan fungsional yang setara.

Perubahan serupa terjadi pada sektor kebudayaan dan pariwisata. Andi Murni, kini menjabat Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone setelah sebelumnya memimpin Dinas Kebudayaan.

Adapun Andi Nurmalia, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata, dialihkan ke jabatan fungsional yang setara.

Di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, Andi Aswat, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kini memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sementara Andi Muhammad Ikbal, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dialihkan ke jabatan fungsional yang setara.

Penataan juga mencakup bidang perencanaan, riset, dan inovasi daerah. A. Yusuf, dipercaya memimpin Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bone.

Sementara Andi Yulianti, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbanda), dialihkan ke jabatan fungsional yang setara.

Selain kepala OPD, perampingan berdampak pada sejumlah jabatan sekretaris dan kepala bidang di delapan perangkat daerah. Sebagian pejabat tetap menempati jabatan struktural, sedangkan lainnya dialihkan ke jabatan fungsional sesuai jenjang yang disetarakan.

Kepala BKPSDM Bone Edy Saputra Syam menjelaskan, seluruh pejabat yang mengisi struktur organisasi pemerintahan telah melalui proses pelantikan atau pengukuhan.

“Untuk pejabat yang dilantik hari ini, semua yang ada jabatan itu dilantik. Semua pegawai di Kabupaten Bone itu dilantik karena tidak ada yang tidak ada jabatannya sekarang,” ungkap Edy.

Edy menegaskan, perampingan OPD tidak serta-merta menghilangkan posisi maupun hak pejabat. Menurutnya, pejabat yang tidak lagi menempati jabatan struktural dialihkan ke jabatan fungsional yang disetarakan berdasarkan jenjang jabatan sebelumnya.

“Di dalam perampingan perangkat daerah itu tentu ada yang menduduki jabatan struktural dan ada yang dialihkan ke jabatan fungsional yang setara. Jadi, pada prinsipnya tidak ada yang dirugikan,” jelasnya.

Edy mencontohkan, pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan struktural dapat ditempatkan pada jabatan fungsional seperti analis perdagangan ahli madya yang disetarakan dengan jenjang jabatan tertentu.

Dia juga memastikan hak berupa tunjangan tetap diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk jabatan kepala bidang, penempatan dilakukan dengan mempertimbangkan struktur organisasi baru.

Dalam OPD hasil penggabungan, sebagian pejabat tetap menjabat kepala bidang, sementara lainnya dialihkan ke jabatan fungsional.

“Jadi, misalnya dua OPD yang digabungkan, ada yang fungsional, ada yang tetap jadi kepala bidang. Pilihan. Dan itu tidak melanggar karena itu amanah dari peraturan daerah yang kita tindak lanjuti,” pungkasnya.

Dalam sambutannya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman meminta seluruh pejabat bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Andi Asman menyebut pelantikan kali ini merupakan bagian dari pengisian jabatan dalam struktur organisasi yang telah ditata. Namun, pemerintah daerah masih membuka peluang rotasi dan penyegaran pejabat pada akhir tahun 2026 atau awal 2027.

“Pemerintah Kabupaten Bone akan diberikan apresiasi dengan memberikan jabatan yang terbaik. Kemungkinan besar di akhir tahun, di awal tahun dilaksanakan lagi kegiatan rotasi penyegaran dan yang ini hanya mengisi kekosongan,” kata Andi Asman.

Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah mampu menyelaraskan program kerja dengan visi dan misi pemerintahan Bone BerAmal.

Sementara itu, Edy Saputra Syam menyatakan kesiapannya menjalankan amanah sebagai Pj Sekda Bone dengan menjaga kepercayaan pimpinan dan memperkuat koordinasi antara perangkat daerah.

“Ini amanah dari pimpinan, kepercayaan, tapi kita senantiasa harus menjaga kepercayaan itu, sudah menjadi tanggung jawab kita, loyal, berintegritas terhadap apa-apa yang menjadi arahan pimpinan,” ujar Edy.

Dia juga menambahkan, salah satu tugas utama Pj Sekda adalah memastikan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat dapat terlaksana melalui sinergi seluruh OPD.

“Tugas sebagai Penjabat Sekretaris Daerah adalah bagaimana caranya memastikan semua program yang Bapak Bupati sudah janjikan ke masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik dan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tuturnya.