
Peristiwa | Serba-Serbi | Minggu, 30 Agustus 2026 - 14:12 WITA
BPK mencatat persoalan pertanggungjawaban transportasi darat, perjalanan dinas beririsan, hingga kelebihan pembayaran penginapan dalam pengelolaan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Bone Tahun Anggaran 2025. Bone,

Peristiwa | Serba-Serbi | Minggu, 23 Agustus 2026 - 10:59 WITA
Pengamat kebijakan publik Andi Gaffar Haris menilai dasar hak dalam PP 109/2000 perlu dibedakan dengan aturan teknis dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Bone, DNID.co.id

Peristiwa | Serba-Serbi | Jumat, 21 Agustus 2026 - 10:06 WITA
LHP BPK Sulsel mencatat dana operasional Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2025 belum diatur dalam peraturan kepala daerah dan tidak dilengkapi bukti penggunaan

Peristiwa | Serba-Serbi | Kamis, 20 Agustus 2026 - 09:10 WITA
LHP BPK mencatat target pendapatan Kabupaten Bone tidak tercapai selama tiga tahun berturut-turut dengan selisih akumulatif Rp237,8 miliar. Pengamat menilai TAPD perlu memberi penjelasan