Nilai tak tepat sasaran, rawan kebocoran anggaran hingga kasus keracunan, POROS 98 ancam gelar aksi besar
Jakarta, DNID.co.id — (20/04/2026) Organisasi POROS 98 mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai penuh polemik serta berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Desakan itu disampaikan dalam forum konsolidasi bersama elemen masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta. Ketua Umum POROS 98, Bilung Silaen, menyebut program MBG bukan solusi mendasar atas persoalan gizi nasional.
“Program ini bukan jawaban fundamental. Ini cenderung kebijakan populis yang dipaksakan,” kata Bilung.
Ia menilai pemerintah seharusnya fokus pada langkah yang menyentuh akar masalah, seperti subsidi gizi untuk keluarga miskin, perbaikan sanitasi, intervensi bagi ibu hamil, serta edukasi gizi berkelanjutan.
“Masalah gizi tidak bisa disederhanakan hanya dengan makan siang gratis di sekolah. Ini persoalan kompleks yang butuh pendekatan menyeluruh,” tegasnya.
POROS 98 juga menyoroti sejumlah kelemahan program MBG, mulai dari dasar hukum yang dinilai belum kuat karena hanya berbasis Peraturan Presiden, potensi tumpang tindih regulasi, hingga besarnya anggaran yang disebut rawan kebocoran.
Selain itu, kesiapan infrastruktur yang belum matang dan potensi politisasi program turut menjadi sorotan.
Lebih jauh, Bilung mendesak pembubaran Badan Gizi Nasional yang saat ini dipimpin Dadan Hindayana. Ia menilai lembaga tersebut tidak diperlukan jika pemerintah ingin menangani persoalan gizi secara efektif.
Isu keamanan program juga menjadi perhatian. POROS 98 menyinggung adanya dugaan kasus keracunan di sejumlah sekolah sebagai indikasi lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan MBG.
“Kasus-kasus ini harus diusut tuntas. Harus ada pihak yang bertanggung jawab,” ujar Bilung.
Sebagai bentuk tekanan, POROS 98 menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran jika pemerintah tidak segera mengevaluasi program tersebut.
“Jika tidak dikaji ulang secara serius, program ini berpotensi menjadi proyek mahal dengan dampak terbatas bagi masyarakat,” pungkasnya.
Kontroversi ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam memastikan kebijakan publik berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
Senin, 20 April 2026
