PANGKALPINANG ,Dnid.Co.Id — Di tengah banjir informasi digital yang kian sulit dibendung, Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar Seminar dan Dialog Publik di Gedung Tribrata Mapolda Babel, Rabu (6/5/2026), sebagai langkah serius menekan laju disinformasi dan memperkuat profesionalisme jurnalis. Kegiatan bertema “Profesionalisme Jurnalis dalam Menyampaikan Informasi Publik yang Akurat, Berimbang, dan Sesuai Ketentuan Hukum” ini mempertemukan aparat penegak hukum, insan pers, akademisi, hingga mahasiswa dalam satu forum kritis.
Kapolda Babel, Irjen Pol Dr. Viktor Theodorus Sihombing, menegaskan bahwa derasnya arus informasi digital telah menciptakan ruang abu-abu antara fakta dan manipulasi. Ia memperingatkan, kecepatan publikasi tanpa verifikasi justru menjadi pintu masuk lahirnya hoaks yang merusak kepercayaan publik.
“Di era digital ini, siapa pun bisa menyebarkan informasi. Tapi tidak semua informasi itu benar. Di sinilah jurnalis profesional menjadi filter utama kebenaran,” tegas Viktor di hadapan peserta seminar.
Menurutnya, relasi antara pers dan pemerintah tidak boleh berhenti pada kepentingan praktis. Lebih dari itu, kemitraan harus diarahkan untuk menjaga kualitas informasi publik yang akurat dan bertanggung jawab.
“Ini bukan sekadar simbiosis mutualisme. Ini soal tanggung jawab bersama agar masyarakat tidak tersesat oleh narasi yang menyesatkan,” ujarnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada fungsi kontrol sosial media. Viktor menilai kritik pers bukan ancaman, melainkan mekanisme koreksi yang sehat dalam sistem demokrasi.
“Pers yang kuat adalah pers yang berani. Tapi keberanian itu harus ditopang etika dan tanggung jawab hukum,” tambahnya.
Senada, Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Sugiyarso, mengungkapkan bahwa banyak persoalan hukum yang muncul berawal dari kelalaian dalam memahami batasan jurnalistik. Ia menilai, kompetensi jurnalis tidak cukup hanya pada kemampuan menulis cepat, tetapi juga pada kecakapan memahami regulasi.
“Kami ingin membangun ekosistem informasi yang sehat. Jurnalis harus paham hukum agar produk jurnalistik tidak berujung masalah,” kata Agus.
Ia menambahkan, prinsip keberimbangan harus menjadi fondasi utama setiap pemberitaan. Informasi yang disajikan tidak boleh timpang atau bias, melainkan menghadirkan berbagai sudut pandang secara objektif.
Forum ini juga mengupas praktik verifikasi informasi yang kerap diabaikan dalam kejar tayang media digital. Sejumlah narasumber menyoroti fenomena “clickbait journalism” yang mengorbankan akurasi demi trafik, sebuah tren yang dinilai berbahaya bagi kualitas demokrasi.
Dalam sesi dialog, mahasiswa yang hadir turut mengkritisi maraknya hoaks di media sosial yang kerap memicu keresahan publik. Diskusi berlangsung dinamis, mengerucut pada satu kesimpulan: jurnalis profesional adalah benteng terakhir dalam menjaga kebenaran di ruang publik.
Momentum ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Polda Babel tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga mitra strategis dalam membangun literasi informasi. Komitmen membuka ruang dialog dengan pers ditegaskan sebagai langkah konkret memperkuat transparansi.
Dengan sinergi yang lebih solid, alur komunikasi antara kepolisian dan media diharapkan semakin terbuka dan efektif. Tujuannya jelas: menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan berimbang di tengah derasnya arus disinformasi.
Pada akhirnya, penguatan profesionalisme jurnalis bukan sekadar kebutuhan internal dunia pers, tetapi juga fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kualitas demokrasi. Ketika publik disuguhi informasi yang kredibel, kepercayaan akan tumbuh—dan di situlah pembangunan daerah menemukan pijakan yang kokoh.
Rabu, 6 Mei 2026
