BELITUNG TIMUR ,DNID.co.id – Persiapan menuju Pemilu 2029 mulai menjadi perhatian serius di Kabupaten Belitung Timur. Dalam agenda Konsolidasi Demokrasi yang digelar di Sekretariat DPD II Partai Golkar Belitung Timur, Kamis (18/6/2026), Bawaslu dan Partai Golkar menyoroti satu persoalan krusial yang berpotensi menentukan kualitas pemilu mendatang, yakni akurasi data pemilih di tengah tingginya mobilitas penduduk.
Pertemuan yang berlangsung di Jalan Raya Manggar-Gantung, Desa Padang, Kecamatan Manggar itu menjadi forum strategis antara lembaga pengawas pemilu dan partai politik untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola data kepemiluan, serta mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 sebagai bahan perbaikan ke depan.
Sekretaris DPD II Partai Golkar Belitung Timur, Sarjana, menegaskan bahwa persoalan administrasi kependudukan harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, meningkatnya jumlah pendatang dari berbagai daerah dapat berdampak terhadap validitas daftar pemilih apabila tidak diimbangi dengan pemutakhiran data yang akurat dan berkelanjutan.
“Pemutakhiran data membutuhkan peran seluruh stakeholder, baik partai politik maupun organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait kependudukan. Jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah terus meningkat sehingga perlu disikapi dengan baik agar administrasi kependudukan tetap tertib,” ujar Sarjana.
Ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih strategis melalui kebijakan dan regulasi yang mampu mendorong tertib administrasi kependudukan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan potensi ketidaksesuaian data pemilih pada pemilu mendatang.
Dari sisi pengawasan, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Belitung Timur, Ihsan Jaya, mengatakan kunjungan ke Partai Golkar merupakan bagian dari program Konsolidasi Demokrasi yang dilakukan kepada partai-partai politik.
“Bawaslu berkunjung ke Partai Golkar dalam rangka konsolidasi demokrasi. Ada beberapa poin yang kami sampaikan dan diskusikan bersama, termasuk terkait pemutakhiran data partai politik dan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan,” kata Ihsan.
Selain isu data pemilih, pertemuan juga menyinggung wacana pemisahan daerah pemilihan (dapil) di Belitung Timur. Namun, Bawaslu menegaskan bahwa seluruh pihak masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat maupun Komisi Pemilihan Umum sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD II Partai Golkar Belitung Timur, Hendro, menyambut positif konsolidasi tersebut. Ia menilai forum itu menjadi pengingat penting bagi partai politik untuk memahami dan mematuhi seluruh ketentuan kepemiluan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu yang telah melaksanakan konsolidasi demokrasi ini. Banyak hal yang kembali diingatkan kepada kami terkait aturan dan ketentuan yang harus dipahami dalam pelaksanaan pemilihan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Belitung Timur, Chandra Ardila Putra, menegaskan pentingnya pemutakhiran dan verifikasi data kepartaian secara berkala sebagai bagian dari kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029.
“Kami berharap Bawaslu dan Partai Golkar serta partai-partai politik lainnya dapat terus bersinergi dengan baik menuju Pemilu 2029. Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024,” kata Chandra.
Konsolidasi tersebut mengirim pesan kuat bahwa persoalan data pemilih tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan administratif semata. Akurasi data, tertib kependudukan, dan pengawasan berkelanjutan menjadi fondasi utama untuk menjaga integritas demokrasi serta mencegah potensi persoalan yang dapat mengganggu kualitas Pemilu 2029 di Belitung Timur.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Kamis, 18 Juni 2026
