KOTA BIMA,DND.Co.id— Laporan belanja di SDN 1 Melayu menjadi sorotan. DPD KIN NTB mendesak Kejaksaan Negeri Bima segera melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) untuk menguji kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan realisasi anggaran di lapangan.
DPD KIN NTB mempertanyakan apakah seluruh belanja yang tercantum dalam laporan benar-benar direalisasikan sesuai peruntukannya.
“Jangan hanya percaya pada angka di atas kertas. Kejaksaan harus turun langsung, cek barangnya, cek kegiatannya, cek bukti transaksinya, dan cocokkan dengan laporan pertanggungjawaban,” tegas ketua DPD KIN NTB.
Menurut ketua DPD KIN NTB, pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif dengan menelusuri dokumen perencanaan, bukti transaksi, pengadaan barang atau jasa, serta kondisi fisik hasil belanja. Langkah tersebut penting untuk memastikan anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik.
DPD KIN NTB menegaskan bahwa desakan Pulbaket bukan bentuk vonis terhadap pihak sekolah. Pemeriksaan justru diperlukan untuk mencari kepastian berdasarkan fakta dan bukti.
“Kalau memang realisasinya sesuai, silakan buktikan secara terbuka. Tetapi jika ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi penyimpangan, maka harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
DPD KIN NTB meminta Kejari Bima tidak berhenti pada pemeriksaan administratif.
Bongkar dokumennya, cocokkan dengan fakta lapangan, telusuri aliran belanjanya, dan pastikan setiap rupiah anggaran memiliki bukti serta manfaat yang jelas.
“Uang negara bukan sekadar angka dalam laporan. Ada tanggung jawab publik di dalamnya. Jangan sampai laporan terlihat rapi, tetapi realisasi di lapangan justru menyisakan tanda tanya,” pungkas DPD KIN NTB
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Sabtu, 19 September 2026
