DNID.CO.ID – Sulawesi Selatan. Indonesia darurat demokrasi, aktivis Uinam sekaligus pengurus Dema FUFP mendesak rektor UINAM untuk ikut dalam menyelamatkan demokrasi!
Akbar Pelayati (aktivis) pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Filsafat dan politik (DEMA-FUFP), mendesak rektor UIN Alauddin Makassar memberi jalan kepada Civitas, aktivis, dan seluruh elemen kampus untuk ikut ambil andil dalam menyelamatkan demokrasi
Desakan tersebut hadir dikarenakan berbagai macam problematika yang akhir-akhir ini dianggap sebagai penghancur ataupun perusak demokrasi, dimulai dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK), keikut sertaan aparat penegak hukum dalam kontestasi demokrasi perwakilan yang tengah berlangsung, dan yang lebih hebatnya lagi kepala negara sebagai pimpinan tertinggi menyampaikan statement yang begitu kontradiksi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara keberpihakan pada kelempok tertentu atau netral.
“Kami mendesak agar rektor UINAM dan seluruh CIVITAS akademika kampus memberi ruang kepada mahasiswa atau aktivis kampus dan segera mendeklarasikan juga menyerukan kepada seluruh elemen yang ada dikampus untuk ikut serta dalam menyelamatkan demokrasi, ” Tutur Akbar Pelayati
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kontestasi politik terbesar 5 tahun sekali, menjelang pesta demokrasi banyak kerancuan dan ketidak sehatan demokrasi terjadi ditengah-tengah dinamika perpolitikan ataupun jelang pesta demokrasi tersebut yang dimana salah satunya presiden Joko Widodo mengeluarkan statement dengan terang-terangan mendukung paslon 02, bukankah hal tersebut telah jelas diatur dalam konstitusi negara pada pasal 9 ayat (2) UU ASN dan pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN, tambah Akbar pelayati
Maka dengan adanya landasan konstitusi tersebut maka seharusnya rektor dan seluruh civitas akademika kampus untuk segera mendeklarasikan dan menyerukan kepada seluruh elemen kampus ikut dalam menyelamatkan demokrasi,
Akbar menilai, bantuan sosial (bansos) yang seharusnya tugas dari menteri sosial malah tidak dilibatkan, melainkan presiden bersama partai pendukung paslonnya, dari hal tersebut tampak bahwa presiden melakukan politisasi dalam kontestasi pemilu yang tinggal beberapa hari saja.
“Kepala negara atau presiden hingga ke pejabat pemerintah bawah, tidak boleh mengintervensi kehendaknya kepada para pemilik suara dalam menentukan pilihannya dari salah satu pilpres tahun 2024” ujarnya,
UIN ALAUDDIN MAKASSAR kiblat intelektual, lembaga akademika yang mempunyai kapasitas dalam menyuarakan hal tersebut seharusnya mengambil langkah dan sikap tegas dalam ikut menyuarakan kebobrokan demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini dan makassar-gowa sebagai kotanya demonstran sudah seharusnya memperlihatkan taringnya dalam keikut sertaan untuk menyelamatkan demokrasi agar tetap jujur dan adil.
“Sebagai mahasiswa sudah seharusnya kita ikut serta dalam menyuarakan ketidakadilan yang terjadi dan kebobrokan pemerintah, dan kampus sebagai wadah pencetus manusia berintelektual, memberi ruang juga ikut serta mendeklarasikan penyelamatan demokrasi seperti yang dilakukan beberapa kampus di indonesia, bila kita sebagai mahasiswa berdiam diri sendi-sendi demokrasi akan rusak, dan pemimpin terburuk tak dapat dihindarkan” Tutup akbar
Penulis : Fahmi/KA
Editor : Redaksi Sulawesi Selatan
Sumber Berita : Dema FUFP
