DNID.co.id - Jakarta. KLH (Kementerian Lingkungan Hidup), akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha horeka yang abai kelola sampah. Hal ini disampaikan Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, saat meninjau kawasan industri di Cikarang.

Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengajak pemerintah daerah, industri, dan masyarakat untuk bersama-sama bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan. Menurutnya, pengelolaan sampah bukan semata soal aturan.

“Kami sudah mengunjungi kawasan wisata, hotel, restoran, dan kafe. Penegakan aturan akan dilakukan secara tegas, tanpa basa-basi.” Senin (30/6/25).

Sebelumnya, ia memantau perkembangan pengelolaan sampah di wilayah percontohan nasional. Di Jakarta Utara, sektor horeka menghasilkan sekitar 1.300 ton sampah per hari.

Dari total itu, 700 ton tergolong organik, sisanya adalah sampah anorganik. Ia juga telah meminta seluruh lurah di Jakarta Utara meningkatkan pengawasan.

“Saya lihat pengelolaan sudah berjalan, tapi tetap akan saya pantau setiap hari,” jelasnya. Ia ingin penanganan sampah di Jakarta Utara berlangsung cepat dan terukur.

Ia juga menegaskan bahwa kontribusi sampah dari horeka di Jakarta Utara tergolong besar. Totalnya mencapai 1.300 ton per hari, dengan 700 ton organik dan 600 ton anorganik.

Selanjutnya ia menyoroti pentingnya pengelolaan sampah di wilayah Jabodetabek. Salah satu solusi adalah percepatan operasional fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) di Rorotan.

“Jika RDF Rorotan maksimal beroperasi pada Desember, maka 2.500 ton sampah bisa diolah tiap hari. Ini akan mengurangi beban TPST Bantar Gebang yang sudah melebihi kapasitas.” ujarnya.

Diketahui bahwa Jakarta kini menghasilkan hampir 9.000 ton sampah perhari. Sementara itu, TPST Bantar Gebang menampung sekitar 8.000 ton setiap harinya.

Tanpa RDF Rorotan, beban TPST Bantar Gebang akan terus meningkat. Kondisi ini dapat memperparah krisis lingkungan di Jakarta dan sekitarnya.