Jakarta, DNID.co.id -- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa KBRI Teheran terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran di tengah eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, serta telah menyiapkan opsi evakuasi apabila diperlukan.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlimdungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah, meski menurut pantauan situasi di Teheran dan kota-kota lainnya didapati situasi saat ini masih kondusif, status keamanan Siaga 1 yang diberlakukan Kemlu RI untuk Iran sejak Juni 2025 masih tetap berlaku.

“Semua rencana kontingensi tetap disiapsiagakan, termasuk berbagai opsi jalur evakuasi apabila dibutuhkan,” ujar Plt. Direktur Hani, seperti dilansir dari Antara, Senin (23/2/2026).

Ia menyampaikan bahwa dalam upaya pemantauan keselamatan WNI di Iran, KBRI Teheran secara rutin menjalin komunikasi aktif dengan para WNI.

Hingga saat ini, KBRI Teheran belum menerima laporan adanya WNI yang menghadapi ancaman baik secara langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan. Namun demikian, WNI diminta untuk terus waspada dan menjaga komunikasi dengan KBRI, lanjutnya.

“Kepada seluruh WNI di Iran diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan, turut memantau perkembangan situasi terkini, serta menjalin komunikasi dengan KBRI Teheran,” terang Plt. Direktur Hani.

Ketegangan antara AS dan Iran belum kunjung reda meski kedua negara berkomitmen melanjutkan perundingan bilateral secara tak langsung ke babak baru pada Maret mendatang.

Presiden AS Donald Trump pada Kamis (19/2) menyampaikan bahwa Iran memiliki waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya.

Pemimpin AS itu bahkan mengancam bahwa "hal-hal yang sangat buruk" akan terjadi jika kesepakatan gagal tercapai. Menurut laporan Financial Times, 16 kapal perang dengan total 40.000 personel serta 7 skuadron udara yang masing-masing terdiri dari 70 jet tempur telah disiagakan AS di berbagai pangkalan di Timur Tengah.

Situasi tersebut memicu sejumlah negara untuk meminta warganya yang masih berada di Iran untuk segera keluar dari negara tersebut, antara lain Jerman, Polandia, Swedia, serta India dan Korea Selatan.