Jakarta, DNID.co.id -- Indonesia resmi memulai perannya sebagai pimpinan Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss. Sidang ini dijadwalkan berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026 dan menjadi momen penting bagi diplomasi Indonesia di level internasional.

Tahun 2026 menjadi kali pertama Indonesia memegang presidensi Dewan HAM PBB. Posisi ini dinilai strategis karena Indonesia berada di tengah pembahasan berbagai isu HAM global yang cukup sensitif dan melibatkan banyak kepentingan negara.

Pada sesi pembukaan, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia. Kehadiran Indonesia dalam forum ini menjadi sorotan karena diharapkan dapat mendorong dialog yang lebih seimbang di tengah situasi geopolitik dunia yang masih memanas.

Pemerintah Indonesia sebelumnya menyampaikan bahwa kepemimpinan tahun ini membawa semangat “Presidency for All”. Melalui pendekatan itu, Indonesia ingin mendorong ruang diskusi yang lebih inklusif dan memperkuat peran Dewan HAM PBB sebagai forum yang menjembatani berbagai perbedaan pandangan.

Dalam agenda sidang kali ini, sejumlah isu utama akan dibahas, mulai dari hak anak, hak penyandang disabilitas, budaya damai, hingga pembiayaan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif HAM. Selain itu, situasi HAM di sejumlah negara dan wilayah konflik juga diperkirakan tetap menjadi perhatian utama selama persidangan berlangsung.