Kemenkumham Sulsel Gelar Sosialisasi Apostille, Tujuan Liberti Sitinjak, Ada Asas Manfaat Masyarakat Luas

Buka Sosialisasi Apostille, Liberti Sitinjak Tekankan Manfaatnya Bagi Masyarakat Luas

Makassar. Kantor Wilayah (Kantor Wilayah) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) gelar sosialisasi layanan Apostille sebagai sarana Penyebaran Informasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam rangka menyukseskan program pemerintah pada proses legalisasi konvensional yang semula panjang menjadi lebih singkat, cepat dan murah.

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Senin (26/6) dan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak .

“Kegiatan ini untuk memastikan Layanan AHU terkait Apostille yang masih relatif baru, dapat dipahami sehingga layanan tersebut mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Kakanwil Liberti Sitinjak saat memberikan sambutan.

Liberti Sitinjak menambahkan bahwa Apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui satu instansi, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Competent Authority atau otoritas yang berwenang.

Melalui Kegiatan Apostille ini,  Kakanwil berharap layanan kepada masyarakat lebih cepat dan mudah, juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

“Jadi Kegiatan ini jangan hanya seremoni saja namun bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan dapat dirasakan dengan cepat,” ungkap Kakanwil.

Lebih lanjut, Kakanwil sampaikan bahwa saat ini Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tidak henti-hentinya melakukan upaya untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang prima, salah satunya berupaya dalam penyederhanaan rantai birokrasi.

Adapun Data permohonan Apostille melalui Kementerian Hukum dan HAM berjumlah 112.938 pemohon dan khusus untuk Sulawesi Selatan berjumlah 1.242 pemohon.

Kegiatan yang akan digelar selama 2 (dua) hari ini diharapkan menjadi momentum untuk mewujudkan cita-cita pemerintah dalam penyederhaaan rantai birokrasi terutama terkait apostille.

Sebelumnya dalam laporan panitia oleh Plh. Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Jean Henry Patu menyampaikan, Sosialisasi Layanan AHU terkait Apostille dengan tema “Apostille sebagai Penyederhana Rantai Birokrasi” bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait Apostille di Wilayah, sebagai sarana penyebaran informasi layanan AHU, juga menjadi sarana diskusi, sosialisasi dan inventarisasi terkait apostille.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Yakni H. Muhyiddin, S.E., M.M. (Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar) Dengan materi tugas Dan fungsi Dina’s Pendidikan terkait dokumen pendidikan ; Dra. Hj. Melyana Zumbriana, M.M. (Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar) Dengan materi tugas Dan fungsi Dukcapil dalam peneebitan dokumen kependudukan; Dr. Winner Sitorus, S.H., L.LM. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin); dan
Fathushalih Ensy, S.H. (Analis Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kemenkumham R.I.) Dengan materi layanan Apostille Sebagai penyederhana rantai birokrasi

Peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang, yang terdiri dari: Organisasi Pemerintah Daerah terkait, Kantor Kementerian Agama Kota Makassae dan KUA, Akademisi,  Pelaku usaha serta para mahasiswa atau pelajar.

Turut hadir dalam pembukaan, diantaranya Kepala Divisi Asministrasi Indah Rahayuningsih, Kepala Divisi Pemaayarakatan Suprapto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hernadi, dan para pejabat di bidang Yankum.

Simpan sebagai Kenangan

Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.

Simpan Gambar:

Senin, 26 Juni 2023

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Menghubungkan ke server...
Simpan Gambar:

Berita Terkait

Gubernur Andi Sudirman Dampingi Menko Zulhas, 22,5 Ton Beras Disalurkan untuk Warga Makassar
Kematian DPO R alias Lolli Usai Ditembak Dua Kali, Keluarga Sebut Bocor Kepala Hingga Dibungkus Plastik Saat Ditangkap
Aspirasi Akan Kawal Aturan Turunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Pemkot Tarakan Belajar Pengelolaan PAUD Holistik di TK Islam Athirah Makassar
Predikat Informatif Belum Tentu Menjamin Keterbukaan, Ini Sorotan Rizky Priyatna
TNI Buka Ruang Kebersamaan, UMKM dan Media Ikut Jadi Bagian Perayaan HUT ke-81
Polres Bangka Barat Hentikan Tambang di DAS Kampak, Penambang Diminta Tunggu Legalitas
Gubernur Sulsel Dorong Tata Kelola Aset Daerah Demi Percepatan Program Asta Cita Presiden dan Pemda
Berita ini 90 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 06:09 WITA

Gubernur Andi Sudirman Dampingi Menko Zulhas, 22,5 Ton Beras Disalurkan untuk Warga Makassar

Rabu, 7 Oktober 2026 - 23:37 WITA

Kematian DPO R alias Lolli Usai Ditembak Dua Kali, Keluarga Sebut Bocor Kepala Hingga Dibungkus Plastik Saat Ditangkap

Rabu, 7 Oktober 2026 - 21:09 WITA

Aspirasi Akan Kawal Aturan Turunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 16:00 WITA

Pemkot Tarakan Belajar Pengelolaan PAUD Holistik di TK Islam Athirah Makassar

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:19 WITA

Predikat Informatif Belum Tentu Menjamin Keterbukaan, Ini Sorotan Rizky Priyatna

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:48 WITA

TNI Buka Ruang Kebersamaan, UMKM dan Media Ikut Jadi Bagian Perayaan HUT ke-81

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:40 WITA

Polres Bangka Barat Hentikan Tambang di DAS Kampak, Penambang Diminta Tunggu Legalitas

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:00 WITA

Gubernur Sulsel Dorong Tata Kelola Aset Daerah Demi Percepatan Program Asta Cita Presiden dan Pemda

Berita Terbaru

Sosial Politik

Resmi Dilantik, Chaidir Syam Menjadi Sekretaris DPW PAN Sulsel

Kamis, 8 Okt 2026 - 05:48 WITA

Serba-Serbi

Aspirasi Akan Kawal Aturan Turunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Rabu, 7 Okt 2026 - 21:09 WITA