Tanah Karo DNID.CO.ID – Setelah lembaga Aliansi Indonesia -Badan Penelitian Aset Negara Kabupaten Karo mendesak APH melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan korupsi di DPRD kabupaten karo.kini giliran masyarakat karo mendesak agar kejaksaan negeri Karo segera turun tangan melakukan penyelidikan agar persoalan tersebut menjadi terang benderang sehingga masyarakat tahu dengan jelas kinerja wakil mereka selama periode lima tahun kemarin.
“Kejaksaan Negeri Karo harus tegak lurus dengan visi misi pemerintah pusat yang menyatakan tidak ada kompromi terhadap korupsi,kolusi dan nepotisme yang merugikan rakyat, merongrong kewibawaan negara,”kata Frans Sinukaban,Selasa (10/12/2024) di Berastagi
Hal senada juga dikatakan,Andre Putra Sembiring meminta agar Kajari Karo, Darwis SH.MH bergerak cepat menyelamatkan uang rakyat yang dihamburkan hamburkan untuk kepentingan pribadi yang tentunya terkategori menyalahgunakan jabatan dan wewenang.
“Kalau kejaksaan negeri Karo lambang kami masyarakat akan segera buat laporan ke admin partai Gerindra (Mindra) yang langsung akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terlebih berkaitan dengan dugaan korupsi,”ujarnya.
Diketahui terjadi dugaan penyelewengan uang negara yang dikelola langsung oleh sekretariat DPRD Karo diantaranya, pemeliharaan barang milik negara sebesar Rp 656 .300.000 dengan jumlah realisasi anggaran Rp 642.008.316 ,belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp 274.000.000,belanja pemeliharaan alat angkutan yang angkanya mencapai 300San juta.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Selasa, 10 Desember 2024
