Makassar, DNID Media Sulsel – Akibat Gelontoran Air Dari PLTA Bakaru, Kerugian Petani Di Desa Temban Tidak Terhitung. Misbah: Sudah Bertahun-Tahun Tutup Mata Dan Telinga
PLTA Bakaru Mengabaikan Jeritan Petani Bertahun-Tahun Akibat Gelotoran Air Yang Merusak Dan Merugikan Petani Di Desa Temban
Enrekang- Misbah Juang Selaku Ketua LSM Pergerakan Koalisi Rakyat (PERKARA) menilai PLTA Bakaru PT PLN Nusantara Power Pinrang buta dan tuli atas penderitaan masyarakat di enrekang utara selama ini, akibat dampak gelontoran air yang mengakibatkan kerusakan lahan pertanian masyarakat dan kerugian tidak terhitung.
“Padahal kami sudah melakukan Hearing sebelumnya di kantor DPRD Kab Enrekang dan melibatkan OPD terkait sampai ketingkat provinsi yang melibatkan perwakilan PLTA Bakaru yang tak kunjung memberikan solusi untuk mengantisipasi dampak yang merugikan petani di enrekang utara dan terkhusus di desa temban yang berdampak besar” Ujar Misbah Juang Keawak Media , Sabtu (28/12/2024)
Ia menjelaskan bahwa, sudah sekitar 2 tahun setelah dirapatkan secara bersama melalui RDP di gedung DPRD yang melibatkan pemerintah untuk menyampaikan langsung ke pihak PT PLN Nusantara Power Pinrang untuk tidak mengabaikan para petani yang terkena dampak .
Padahal kejadian sudah berulang kali, tapi belum ada respon sama sekali dari pihak Pemerintah Daerah Kab. enrekang dan PT PLN Nusantara Power Pinrang yang seolah-olah mengabaikan jeritan masyarakat yang mengalami kerugian besar akibat gelontoran air dari PLTA Bakaru
“Kami berharap PT PLN Nusantara Power Pinrang ( PLTA Bakaru) agar bertanggung jawab terkait kerusakan lahan pertanian dan kerugian masyarakat di enrekang utara , jangan hanya mengambil keuntungan besar dari masyarakat tapi mengabaikan dampak yang kalian berikan terhadap mereka” Jelas Ketua LSM PERKARA
Tak cuma itu, harusnya Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Enrekang melakukan rapat kordinasi dengan pihak PLTA Bakaru agar memperhatikan masyarakatnya yang terkena dampak .
Setidaknya masyarakat yang terkena dampak selama ini , diberikan CSR untuk mengganti kerugian masyarakat agar beban mereka tidak terlalu berat .
“Kami akan melakukan hearing kembali terhadap anggota DPRD Dan Pemda Enrekang untuk menagih hasil RDP 2 tahun lalu dan betul-betul ditindaklanjuti keresahan masyarakat yang terdampak agar tidak terabaikan penderitaannya selama ini “ tegas misbah.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Sabtu, 28 Desember 2024
