Luwu,Dnid.co.id - Lembaga INTIM MADANI kembali menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi di Kabupaten Luwu,Sulawesi Selatan, Jumat (14/06/2025). Unjuk rasa ini sebagai wujud protes akibat dampak aktivitas PT Masmindo Dwi Area ( PT MDA ) yang menimbulkan keresahan dan ketidak adilan bagi masyarakat lokal yang terdampak.

Unjuk rasa di mulai di Polres luwu, jalan trans sulawesi selatan,dibawa komando Sampedo selaku Jendral Lapangan aksi.

Dalam orasinya, mereka menuntut keadilan sosial ,lingkungan dan keterbukaan informasi pihak perusahaan, Prioritaskan tenaga kerja lokal,Transparansi dokumen AMDAL dan Pengendalian dan Pemulihan pencemaran Lingkungan.

Aksi ini diwarnai kemacetan panjang,di jalan trans Sulawesi Selatan.

Usai berorasi,mereka pun kembali melanjutkan titik aksinya di kantor DPRD Kabupaten Luwu, dan
sempat diwarnai ketegangan, beruntung, cepat di redam oleh pihak keamanan setempat.

Wakil jendral Lapangan Lembaga Intim Madani, Harjum menegaskan
aksi ini adalah bentuk potes menuntut perubahan nyata.

"Sebagai perwakilan dari latimojong, saya harap dengan hadirnya tambang PT. MDA betul-betul bisa membawa dampak positif bagi masyarakat terkhusus kepada masyarakat Latimojong sebagai tuan rumah, dan meminta kepada pihak perusahaan agar betul-betul memperifikasi tenaga kerja yg memang pribumi Latimojong, dengan pertimbangan maraknya tenaga kerja yg pindah domisili ke Latimojong,"tegas Harjum.

Usai berorasi, pengunjuk rasa pu n akhirnya ditemui Anggota DPRD Luwu untuk berdialog, namun dalam dialognya tidak membuahkan hasil seperti yang di harapkan lembaga INTIM MADANI,dan akan di agendakan Kembali Rapat Dengar Pendapat, pada kamis mendatang, untuk mempertemukan para pemangku kepentingan, pihak pemerintah Kabupaten Luwu dan pihak perusahaan.

Sampedo selaku Jendral Lapangan dalam pernyataannya, menegaskan akan kembali turun aksi, dalam jumlah besar, hingga tuntutan mereka dipenuhi.

"Jika tuntutan kami tidak di respon baik oleh pihak PT MDA dan pihak terkait,maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar dan akan memblokir akses jalan aktivitas yang di lalui perusahan," pungkas Sampedo.