Makassar,DNID.co.id — Di tengah ombak informasi yang sering kali sulit dipilah,akurasi berita jadi prioritas pembahasan utama dalam Media Gathering DJBC Sulbagsel bertajuk “Sinergi Digital: Menguatkan Narasi Positif Melawan Disinformasi”.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Tamalate Lantai 3 Kanwil DJBC Sulbagsel, Jumat pagi (12/12/2025),diikuti puluhan jurnalis dari berbagai media, baik media cetak, elektronik maupun online.

Media Gathering akhir tahun ini, tak hanya menjadi ajang forum silaturahmi, tetapi juga ruang refleksi bersama lawan Hoaks bareng jurnalis "Sinergi Digital" – bikin narasi positif dan matikan disinformasi.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber tunggal, yakni Dr. Hj. Erniwati, S.Sos., M.I.Kom, wartawati senior Harian Fajar sekaligus akademisi Universitas Hasanuddin Makassar.

Mengawali presentasinya, Dr. Hj. Erniwati, S.Sos., M.I.Kom  menegaskan bahwa disinformasi kini menjadi ancaman terbesar dalam komunikasi masyarakat saat ini. Olehnya itu dibutuhkan sinergi berbagai pihak untuk melawan disinformasi, baik itu pemerintah, media massa dan jurnalis, platform digital, akademisi dan masyarakat.

Ia memaparkan, bahwa peran pemerintah yaitu menyediakan data resmi, valid dan kredibel untuk narasi tandingan (counter narrative), regulasi yang jelas, serta terbuka. Sementara media  massa dan jurnalis harus melakukan verifikasi fakta dan investigasi dalam memproduksi konten akurat, berimbang dan berkualitas tinggi, mematuhi Kode Etik Jurnalis (KEJ) dan UU pers tentunya.

“Informasi dapat dibuat siapa saja, kapan saja.Tetapi tidak semua orang punya kemampuan memverifikasi fakta. Di situlah pentingnya media profesional harus hadir sebagai pembimbing ” tuturnya.

Lanjut, kata Erniwati  bukan hanya pemerintah, media massa dan jurnalis,tetapi platform digital juga memiliki peranan penting,  baik itu memperbaiki algoritma dan alat moderasi konten, menyediakan alat pelaporan yang efektif dan meningkatkan transparan.

"Disini, akademisi dan masyarakat juga berperan,baik itu melakukan riset tentang pola penyebaran Hoaks dan literasi digital. Edukasi kritis, jadi filter informasi dan aktif dalam literasi digital serta menjadi agen verifikasi", tutur Erniwati.

Lebih jauh, kata dia, untuk melawan hoaks dan disinformasi, masyarakat bisa dengan bertabayyum atau cek ulang sebelum menyebarkan, indentidikasi sumber, siapa yang menyebarkan informasi tersebut, bandingkan dengan media kredibel atau anonim, verifikasi fakta, fact-checking, cross chek media, reverse image, verifikasi tanggal, konteks dan sumber.

" Strategi atasi disinformasi itu, lewat literasi digital, edukasi publik, regulasi dan teknologi,"jelasnya.

Selain itun, menurut Erniwati, banyak kekeliruan pemberitaan terjadi bukan karena unsur kesengajaan, tetapi karena informasi yang diterima tidak lengkap atau disampaikan tanpa konteks yang tepat. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan kecermatan terutama dalam isu sensitif seperti kekerasan, kriminalitas, hingga pemberitaan yang melibatkan identitas korban.

“Satu detail yang keliru dapat berdampak panjang. Etika pers, regulasi, dan sembilan elemen jurnalisme harus menjadi arah kerja jurnalis,” tegasnya.

Erniwati juga menyoroti tantangan lain, tuntutan publik untuk menyajikan berita secara cepat. Media sosial yang sering menjadi acuan awal informasi tak jarang membuat jurnalis terjebak pada pemberitaan yang belum tervalidasi akurat.

“Kecepatan tidak boleh mengalahkan ketelitian. Kondisi industri media boleh berubah, tetapi prinsip verifikasi tidak bisa dinegosiasikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel Djaka Kusmartata menyatakan literasi digital memiliki peran penting dalam menjaga kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami ingin publik memahami kinerja kami secara utuh dan benar. Karena itu, peran media dalam menyebarkan informasi yang tepat sangat krusial untuk menangkal disinformasi,” ujarnya.

Djaka menambahkan bahwa hubungan pemerintah dan media bukan hanya soal penyampaian informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

“Keterbukaan informasi dan pendekatan humanis harus berjalan seiring. Kami berharap kolaborasi ini makin kuat,”katanya.

Melalui media gathering ini, DJBC Sulbagsel berharap dialog antara media dan instansi pemerintah dapat menjadi agenda berkelanjutan untuk memperkukuh ekosistem informasi yang akurat, proporsional, dan berimbang serta melawan disinformasi sekaligus menjaga kredibilitas pemberitaan di tengah tantangan arus digital yang terus berkembang.