Jakarta, DNID.co.id -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mendorong penyelenggaraan ibadah haji yang inklusif, empati, dan bermartabat, terutama bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

"Keterlibatan petugas haji perempuan sangat penting untuk memastikan layanan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan jamaah perempuan dan lansia, sekaligus memperkuat rasa aman dan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah haji," jelas Menteri PPPA, Kamis (29/1/2026).

Hal itu dikatakannya saat memberikan pembekalan kepada para calon Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Menteri PPPA mengapresiasi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang mencanangkan Haji Ramah Lansia dan Perempuan, serta menargetkan keterlibatan 33 persen petugas haji perempuan sebagai upaya konkret untuk memperkuat kualitas pelayanan bagi jamaah.

Ia menekankan bahwa petugas haji bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan pengambil keputusan di lapangan yang berperan langsung dalam memastikan keselamatan, perlindungan, dan rasa aman jamaah.

"Petugas haji adalah representasi kehadiran negara. Layani jamaah dengan empati, jangan merasa paling tahu, dan jangan mengabaikan kebutuhan spesifik jamaah, khususnya perempuan dan lansia," terang Menteri PPPA.

Menurutnya, tantangan penyelenggaraan haji ramah perempuan masih cukup besar, mulai dari keterbatasan fasilitas yang ramah privasi, minimnya mekanisme pengaduan, hingga rendahnya pemahaman terhadap kekerasan berbasis gender.

Oleh karena itu, penguatan perspektif perlindungan dan kesetaraan harus menjadi bagian dari seluruh rangkaian pelayanan haji.

"KemenPPPA memiliki mandat memastikan kebijakan publik, termasuk penyelenggaraan haji, memperhatikan kesehatan reproduksi, keamanan dan privasi, pendampingan ibadah, serta dukungan psikososial bagi jamaah perempuan," terang Menteri PPPA.